SHARE

METROPOLITAN.ID | Depok – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) siap untuk menyelesaikan taha akhir Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Kebiri. Pekan depan, Kementerian PPPA akan menggelar pertemuan dengan Menteri Hukum dan HAM, dan Jaksa Agung untuk membicarakan draf finalisasi Perppu Kebiri. “Saat ini draf finalisasi sudah ada di meja Kejaksaan Agung dan di meja Kementerian Hukum dan HAM. Deputi kami akan membuat undangan untuk pertemuan dengan Menkumham, Menteri PPPA, dan Jaksa Agung untuk pertemuan yang akan segera dilakukan ini,” kata Menteri PPPA Yohana Yembise di Auditorium Juwono Sudarsono Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia (UI) dalam acara Sidang Promosi Doktor Ilmu Kesejahteraan Sosial Jeanne Noveline Tedja, Senin (11/1). Yohana menuturkan Perppu ini dikeluarkan selain sebagai kebijakan untuk melindungi anak dari pelaku pedofil juga sebagai upaya efek jera bagi pelaku yang melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur. Yohana mengaku prihatin, berdasarkan data Kementerian PPPA, kasus pencabulan terhadap anak dibawah umur saat ini semakin banyak. Meski tak menyebut angka pasti sesuai data, Yohana mengatakan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan jumlahnya jauh di bawah kasus pencabulan terhadap anak. “Kami kira dulu sebaliknya, kekerasan terhadap perempuan lebih banyak tetapi ternyata tidak, justru kasus pencabulan terhadap anak yang kini sangat marak,” kata Yohana. Hal tersebut memacu Kementerian PPPA untuk sesegera mungkin mengesahkan Perppu Kebiri bagi pelaku paedofil. ”Setelah terbit, maka Perppu ini akan langsung berlaku. Ini wujud komitmen kami untuk perlindungan terhadap anak,” ujar Yohana.(BS)

Komentar Anda?

LEAVE A REPLY