News, Sport and Lifestyle

Kemkominfo Canangkan Zona Integritas

Jakarta – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) mencanangkan pembangunan zona integritas di lingkungannya dalam rangka mewujudkan wilayah bebas korupsi dan birokrasi bersih di kementerian ini.Pencanangan zona integritas ini berdasarkan atas tindak lanjut dari instruksi Presiden Nomor 2 tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi serta PM PAN&RB nomor 52 tahun 2014 tentang pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan instansi pemerintah.”Saya minta kepada seluruh jajaran Kementerian Komunikasi dan Informatika di seluruh Indonesiai mulai dari tingkat pimpinan sampai ke tingkat pelaksana untuk bersama-sama membangun integritas individu dan integritas organisasi di lingkungan kerja masing-masing dalam rangka membangun zona integritas secara menyeluruh di lingkungan Kemkominfo,” ujar Menkominfo Rudiantara saat memberikan sambutan saat dalam acara penandatangan Zona Integritas di Kantor Kemkominfo, Jakarta, Rabu (6/1).Acara ini dihadiri juga oleh Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi, Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan dan Pimpinan Ombudsman RI Budi Santoso. Hadir juga pejabat eselon I dan II Kemkominfo dan mitra kerja Kemkominfo.Rudiantara menilai pembangunan zona integritas yang dilakukan Kemkominfo merupakan bagian dari pencegahan korupsi. Dengan pembangunan zona integritas ini, pelaksanaan kegiatan Kemkominfo akan dilakukan secara lebih terbuka dan dipublikasi secara luas agar dapat dipantau dan dikawal oleh semua pihak untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.“Pembangunan zona integritas ini diharapkan dapat lebih meningkatkan kepercayaan stakeholder dan seluruh masyarakat terhadap pemerintah dan khususnya terhadap Kemkominfo,” tandas dia.Kemkominfo, kata Rudiantara telah melaksanakan proses rekruitmen pegawai serta promosi jabatan eselon I dan II secara terbuka, melaksanakan e-procurement, dan menjalankan keterbukaan informasi publik, penyederhanaan perizinan bidang komunkasi dan informatika ditujukan mendorong kemudahan dalam bisnis dan memperbaiki kualitas dari layanan publik.“Sebagai salah satu bentuk reformasi birokrasi di Kementerian Kominfo, saat ini izin penyelenggaraan jasa telekomunikasi dan izin prinsip jasa penyediaan konten dari yang semula 60 hari kalender kerja bisa dipersingkat menjadi paling lama 14 hari kerja,” jelasnya.(BS)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *