SHARE

METROPOITAN.ID | CIBINONG – Tahun Anggaran (TA) 2015 sudah berakhir. Besaran Sisa Anggaran Lebih (Silpa) khususnya dalam belanja langsung di Kabupaten Bogor pun menjadi pertanyaan. Akankah Silpa pada TA 2014 sebesar Rp1,1 triliun itu akan terulang atau menjadi lebih baik?
Sebagai kas daerah, Dinas Pengelola Keuangan dan Barang Daerah (DPKBD) Kabupaten Bogor masih melakukan rekonsiliasi dan mengolah data, sehingga besaran pasti Silpa TA 2015 belum diketahui secara pasti. “Terkait realisasi belum bisa disampaikan, karena masih pencocokan dan pengolahan data. Sebab, kan ada efisiensi penggunaan anggaran juga,” kata Kepala DPKBD Rustandi, kemarin.
Data terakhir yang dirilis DPKBD per 18 Desember 2015, serapan belanja langsung yang telah terserap Rp2,6 triliun atau 67 persen dari target Rp3,88 triliun.
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor sendiri menargetkan realisasi serapan belanja langsung sebesar 90 persen. Sedangkan sisa 10 persen diproyeksi menjadi Silpa positif atau efisiensi penggunaan anggaran di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Hitung-hitungan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bogor pun masih dilakukan. Per 14 Desember telah mencapai Rp1,85 triliun dari target Rp1,79 triliun. “Kalau pendapatan kita sudah sampai Rp5,74 triliun dari target Rp5,81 triliun,” kata Sekretaris DPKBD Relly Gumbiraely.
Menurut Relly, Silpa ada kategori positif dari efisiensi anggaran dan over target pendapatan serta Silpa negatif karena tidak terserapnya anggaran yang tersedia. Pasca diketuknya APBD 2016, pihaknya berharap pengerjaan fisik bisa segera dilelang, sehingga bisa dikerjakan pada Maret atau April mendatang. “Kalau dikerjakan awal tahun, serapan juga bisa terlihat di pertengahan tahun. Sebab, pengendapan uang juga tidak bagus kan,” ujarnya.
Terpisah, Ketua DPRD Kabupaten Bogor Ade Ruhandi mengatakan, perkiraan Silpa 2015 tak jauh berbeda ketimbang 2014. Politisi Golkar itu mengungkapkan, penggunaan anggaran yang dilakukan empat komisi di DPRD memperkirakan Silpa berkisar pada angka Rp1 triliun.
“Kemungkinan Silpa dilihat dari pengawasan dari komisi di DPRD di atas Rp1 triliun. Tapi kami masih menunggu alasan dari eksekutif terutama bupati soal Silpa ini. Mana Silpa positif dan negatif,” kata pria yang akrab disapa Jaro Ade itu.
Menurut dia, Silpa sebesar itu merupakan sesuatu yang wajar karena terjadi hampir di seluruh kota/kabupaten di seluruh Indonesia. “Di Kabupaten Bogor, Silpa sebesar itu masih normal. Tapi tetap kami akan evaluasi kinerja dinas dan kecamatan untuk masukan kepada bupati dalam mengambil langkah prerogratif dalam mutasi SKPD dan kecamatan,” ujarnya.(rez/b/sal/py)

Komentar Anda?

LEAVE A REPLY