SHARE

METROPOLITAN.ID | BOGOR – Oknum pengelola pendidikan di SDN Pengadilan 5, di Jalan Pengadilan, Kelurahan Pabaton, Kecamatan Bogor Tengah, melakukan pungutan liar (pungli) sebesar Rp20 ribu per siswa. Alasan tersebut untuk menyelesaikan pembangunan gedung sekolah dan melengkapi fasilitasnya. Diduga, pungli tersebut dilakukan atas persetujuan oknum kepala sekolah (kepsek) yang baru ditempatkan di sekolah itu. Sebab, kepsek sebelumnya, Ade Sutisna tidak berani melakukan pungli kepada para siswa. ”Setelah Pak Ade Sutisna dimutasi jadi pengawas, seorang oknum berinisial Ny H, meminta sejumlah uang kepada siswa,” ujar seorang wali murid yang minta identitasnya tidak disebutkan kepada Metropolitan, kemarin.
Yang sangat disesalkan, lanjut wali murid itu, uang sebesar itu bukannya diminta ke orang tuanya melainkan menagihnya langsung ke siswa dimaksud. Padahal, tugas anak adalah belajar, sedangkan masalah biaya maupun sumbangan merupakan tanggung jawab orang tua murid. ”Apa pun program sekolah, kami siap membantu tapi jangan ditagih ke anak saya. Jadi, bicarakan dong kepada orang tua murid yang bersangkutan,” katanya.
Menurut orang tua murid, biaya untuk pembangunan gedung sekolah itu sama sekali belum pernah dirapatkan ke orang tua murid. ”Kami tidak tahu pak, pungutan sebesar itu atas inisiatif siapa. Yang pasti, selama Pak Ade Sutisna menjabat di SDN Pengadilan 5, tidak ada beban orang tua harus membayar biaya untuk pembangunan gedung sekolah,” paparnya.
Sementara itu, Kepala SDN Pengadilan 5 Nizar ketika dikonfirmasi Metropolitan, membantah mengakomodir adanya pungli dimaksud. Bahkan, ia meminta agar permasalahan tersebut jangan dulu diberitakan. Sebab hingga kemarin, ia belum ke sana (ke sekolah, red). ”Nanti saya selesaikan. Sebab, baru Selasa saya ke sekolah. Jadi, jangan dulu ya, bos. Thanks ya bos, infonya,” tulis Nizar dalam SMS-nya yang dikirim ke Metropolitan, kemarin. (tur/ar/ram/run)

Komentar Anda?

LEAVE A REPLY