SHARE

METROPOLITAN.ID | TANGSEL – Kinerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang Selatan (Tangsel), khususnya di bidang Legislasi masih jauh dari harapan 1,4 juta penduduk Kota Tangsel yang diwakilinya. Dalam kurun satu tahun (2015, red), para wakil rakyat ini hanya mampu menyelesaikan empat Peraturan Daerah (Perda) dari 12 Raperda yang dimasukkan sebagai Program Legislasi Daerah (Prolegda).
Ada pun perda yang sudah disahkan, yaitu Raperda tentang Pembangunan Gedung, Raperda Damkar, Raperda Pertanian dan Raperda revisi perubahan Perda tentang Administrasi penyelenggaraan Kependudukan menjadi Raperda Kependudukan. Sedangkan delapan Raperda lainnya masih dalam proses pembahasan di tingkat pansus.
Menanggapi keluhan ini, Ketua DPRD Kota Tangsel Moch Ramlie tak membantah. Dirinya mengaku kinerja dewan yang dipimpinnya belum maksimal. Namun demikian, Ramlie berdalih, belum maksimalnya kinerja badan Legislasi bukan dikarenakan ada unsur kesengajaan, melainkan adanya kesibukan Pemilukada dan pembahasan APBD 2016. “Kita akui kinerja DPRD Tangsel belum maksimal tahun ini dalam pengesahan Perda. Namun, ke depan banyak yang harus dievaluasi dari kinerja DPRD. Salah satunya bagaimana secepatnya mengesahkan Raperda tahun 2016 ini,” kata Ramlie.
Sebelumnya, pengamat Pemerintahan dan Kebijakan Publik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Zakki Mubarak menuturkan, wakil rakyat yang duduk di parlemen memiliki tanggung jawab besar, apalagi menyangkut masalah perda. “Secara kelembagaan DPRD Tangsel telah gagal mengemban tugas-tugas sebagai wakil rakyat. Secara hirarki, kelembagaan di DPRD Tangsel dinilai mandul dan tidak berfungsi sesuai tatib yang disusun sendiri oleh anggota DPRD.
Dia berharap partai politik yang menjadi rumah para wakil rakyat itu bersikap kritis. Misalnya dengan memberi sanksi bagi kadernya yang tidak serius bekerja. “Partai jangan diam saja saat kadernya malas bekerja,” tegasnya. (ded/suf/wan)

Komentar Anda?

LEAVE A REPLY