SHARE
METROPOLITAN.ID | Anggota Koalisi Merah Putih (KMP) satu per satu merapat mendukung pemerintah Jokowi-JK. Menyikapi fenomena itu, KMP akan membuat kontrak baru. “Waktu itu rencananya begitu (kontrak ulang KMP), tetapi saya dengar Ical baru pulang dari luar kota, ya mungkin mudah-mudahan pekan ini. Oke,” kata Sekretaris Harian KMP Fahri Hamzah kepada wartawan di Gedung Dewan Pers, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (12/1). Fahri menuturkan presidium KMP bakal segera menggelar rapat. Karena belakangan beberapa anggota KMP menyatakan mendukung pemerintah, yang terakhir adalah PAN. “Pengurus harian KMP ingin rapat presidium supaya ini dibicarakan baik-baik, keputusan diambil bersama karena tidak layak, tidak elok, kalau diambil sendiri,” kata Fahri.Belakangan PKS juga bermanuver merapat ke Jokowi. Fahri yang tengah didesak mundur dari kursi pimpinan DPR oleh PKS ini menyebut ada semacam konflik partainya dengan KMP. “Memang saya tahu kemarin ada konflik dengan PAN, PKS dan sebagainya jadi lihat masing-masing tadi kalau kita bungkus dulu presidium, dengan presidium ketemu mudah-mudahan kita bisa ketemu dengan suara sama,” kata Fahri. “Apa di luar koalisi pemerintah apa mau masuk bersama, apa mau tetap di luar, ini semua harus diputuskan, saya berharap sekali kepada pimpinan para senior berkumpul segera,” pungkasnya. PKS Tetap Setia. Presiden PKS Sohibul Iman mengatakan, Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) PKS yang diselenggarakan pada 12-13 Januari 2016 tidak dilakukan untuk mengubah arah politik PKS. Sohibul menegaskan bahwa PKS berkomitmen tetap berada di Koalisi Merah Putih (KMP). “Kami sebagai partai dakwah, insyaallah kami akan selalu berpegang pada ketentuan. Kami berkomitmen di KMP,” ujar Sohibul saat ditemui di sela Rakornas PKS di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Jawa Barat, Selasa (12/1). Sohibul menjelaskan bahwa arah politik PKS ditentukan oleh majelis syuro. Sementara itu, Rakornas PKS yang digelar kali ini tidak membahas mengenai keputusan majelis syuro tersebut. Sohibul menyatakan bahwa PKS tidak akan mempersoalkan jika pada akhirnya hanya tinggal Gerindra dan PKS yang berada di luar pemerintahan. Sekecil apa pun kekuatan politik di luar pemerintahan, menurut Sohibul, hal itu dapat berperan besar bagi rakyat. “Insyaallah, pemerintah tetap membutuhkan sparring partner, seberapa besar seberapa kecil, itu bukan persoalan,” kata Sohibul. Tak Ada KIH dan KMP. Ketua DPR Ade Komaruddin tengah mengagendakan pertemuan dengan seluruh Ketua Umum Partai Politik. Tujuannya, untuk meningkatkan profesionalisme kerja Fraksi di parlemen sekaligus menanggalkan kepentingan politik masing-masing. “Kalau bisa, sampai pekan depan tuntas seluruh ketua Umum sudah saya temui, sesuai dengan waktu yang disediakan para Ketua Umum,” kata Ade di DPR, Selasa (12/1). Dia mengibaratkan, Ketua Umum Partai adalah pemimpin perusahaan yang memiliki saham di  DPR, yaitu Fraksi. Sehingga, untuk menyamakan persepsi harus menggunakan komunikasi politik dengan Ketua Umum Partai. Untuk saat ini, Ade sudah melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketua Umum ‎Partai Nasdem Surya Paloh. Dari dua pertemuan ini, Ade mengaku mendapatkan saran supaya bertugas secara profesional dan menanggalkan kepentingan partai politiknya. “‎Pak SBY mengatakan kepada saya, pak ketua harus profesional, artinya Pak Ketua bukan hanya milik fraksi Golkar, tapi seluruh fraksi. Kemudian juga Pak Surya menyampaikan hal yang sama. Saya akan berusaha menjadi ketua bagi 560 anggota di DPR,” kata Ade. Selain itu, Ade juga melakukan komunikasi intensif baik formal dan informal dengan seluruh pimpinan Fraksi di DPR. Supaya, kinerja parlemen, baik legislasi, budgeting dan pengawasan bisa ditingkatkan lagi. Ketika disinggung soal posisi Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) di Parlemen,‎ menurutnya hal itu sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini. Yang terpenting, sambungnya, adalah bekerja untuk kesejahteraan rakyat. “Saya terus terang saja, setelah jadi ketua Fraksi Golkar, sudah memposisikan seperti, kami ini Wakil rakyat, mengurus rakyat itu tidak memikirkan rakyat itu dari partai mana. Yang penting untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Tidak ada lagi buat saya KIH dan KMP. 560 anggota DPR itu saya jubir bagi semua itu,” ujar dia. Ade enggan menanggapi soal dua pimpinan Golkar, Agung Laksono dan Aburizal Bakrie, yang melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi), kemarin, Senin (11/1). Apalagi, ketika disinggung pertemuan ini akan mengubah posisi Golkar yang akan menjadi pendukung pemerintah. “Saya tidak ada kaitan dengan itu. Tidak ada kaitan dengan partai saya. Saya bekerja sebagai ketua sekaligus juru bicara, speaker 560 anggota,” ujar Ade.(BM)

Komentar Anda?

LEAVE A REPLY