News, Sport and Lifestyle

Korupsi Kasus Haji, SDA Dipenjara 6 Tahun

METROPOLITAN.ID – Kasus korupsi penyelenggaraan ibadah haji dan penyalahgunaan Dana Operasional Menteri (DOM) di Kementerian Agama akhirnya terkuak. Mantan Menteri Agama Suryadharma Ali (SDA) terbukti melakukan praktik korupsi di lembaga yang pernah dipimpinnya.
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman enam tahun penjara terhadap Suryadharma. Tak hanya itu, lelaki yang sempat menjabat Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dikenakan denda Rp300 juta subsidair tiga bulan kurungan dan uang pengganti senilai Rp1,821 miliar.
”Menyatakan terdakwa Suryadharma Ali terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama,” ujar Hakim Ketua Aswijon membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor Jalan Bungur Besar, Jakarta Pusat, kemarin.
Majelis Hakim menyatakan, politisi partai berlambang Kakbah terbukti melakukan Tipikor dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2010-2013 mulai dari penentuan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH), pengangkatan petugas pendamping amirul hajj, pemondokan, memanfaatkan sisa kuota haji.
Soal bukti penyelewengan dana operasional menteri Rp1,8 miliar, Majelis Hakim menyatakan bila hal itu tidak sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengatur penggunaan DOM.
”Dari pengelolaan DOM tahun 2011-2013 terdakwa sela­ku Pengguna Anggaran telah mempergunakan uang DOM untuk kepentingan terdakwa sendiri, keluarga dan orang lain yang ada hubungannya dengan kepentingan terdakwa sebesar Rp1,8 miliar,” ujar Hakim Anggota Sutio Jumagi Akhirno.
Majelis Hakim memaparkan, Suryadharma mengakomodir orang-orang yang direkomendasikan anggota DPR ataupun kerabatnya menjadi petugas haji. Penunjukan ini juga bertujuan agar para petugas haji tersebut dapat menunaikan ibadah haji secara gratis.
Sedangkan untuk pemondokan jamaah haji, Suryadharma menetapkan perumahan yang harga sewanya lebih mahal dari harga plafon yang ditetapkan pemerintah RI. Bahkan, Suryadharma juga berani memanfaatkan sisa kuota haji nasional dengan tidak mengutamakan calon jamaah haji masih dalam daftar antrean.
Suryadharma malah mengakomodir permintaan anggota DPR, instansi dan usulan perorangan koleganya untuk di­prioritaskan berangkat haji, meski tidak masuk dalam nomor antrean.
“Pengelolaan DOM tahun 2011-2013 telah menguntungkan terdakwa sendiri sebesar Rp1,82 miliar dan menguntungkan orang lain atau korporasi,” imbuh Hakim Sutio.
Akibat perbuatan Suryadharma secara bersama-sama tersebut negara mengalami kerugian keuangan sebesar Rp27.283.090.068 dan SR 17.967.405.
Sebelumnya, Jaksa pada KPK menuntut Suryadharma dengan pidana penjara 11 tahun. SDA juga diminta membayar denda sebesar Rp750 juta subsidair 6 bulan kurungan dan membayar uang pengganti Rp2,2 miliar.
Atas putusan ini, Jaksa pada KPK menyatakan pikir-pikir untuk menentukan upaya hukum lanjutan yakni banding. ”Penuntut Umum akan pikir-pikir,” ujar Jaksa KPK Abdul Basir. (de/feb/wan)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *