News, Sport and Lifestyle

KPK: Dana Operasional Menteri Harus Dapat Dipertanggungjawabkan Penggunaannya

METROPOLITAN.ID | JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai setiap alokasi dana opersional menteri (DOM) harus memiliki pembukuan dan memiliki bukti pembayaran semisal kwitansi secara rinci.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan setiap pengeluaran DOM harus bisa dipertanggungjawabkan.

Pernyataan tersebut disampaikan Alexander menanggapi pernyataan bekas Menteri ESDM Jero Wacik yang mengatakan penggunaan DOM oleh menteri tidak harus disertai pertanggungjawaban secara rinci.

“Pada prinsipnya setiap pengeluaran anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya. Untuk apa dan apa buktinya,” ujar Alexander saat dihubungi, Jakarta, Senin (11/1/2016).

Dikatakan dia, bukti pengeluaran harus dapat diverifikasi kebenarannya.

“Misalnya untuk membayar tiket pesawat, maka harus dibuktikan dengan boarding pass dan manifest penumpang,” ujar dia.

Alexander menekankan bahwa penggunaan anggaran DOM memang diperbolehkan misalnya untuk membeli tiket pesawat.

Akan tetapi, kata dia setiap penggunaan tersebut harus bisa dipertanggungjawabkan berdasarkan kwitansi.

“Persoalannya apakah penggunaan DOM cukup dipertanggungjawabkan dengan bukti kwitansi penerimaan,” kata dia.

Terkait imbauan Jero yang mengatakan setiap menteri harus juga harus diperiksa penggunaan DOM, Alexander menolak memberikan komentar.

“Saya tidak berwenang menilai, karena masalah tersebut sedang disidangkan. Penggunaan DOM oleh menteri-menteri yang lain saya tidak bisa memberi tanggapan,” ungkap Alexander.(Tn)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *