SHARE

METROPOLITAN.ID | Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) prihatin dengan sejumlah provinsi yang gubernurnya langganan menjadi tersangka korupsi, seperti Provinsi Riau, Sumatera Utara, dan Banten. Ketua KPK, Agus Rahardjo mengaku merasa berdosa jika hanya menindak gubernur yang korup tanpa memperbaiki sistem pencegahan korupsi yang ada di provinsi-provinsi tersebut.”Akan berdosa sekali kalau di Riau, kita menindak tetapi perbaikan tidak kita lakukan dengan baik. Sumut, Banten ke depan kita juga bersamaan lakukan (perbaikan),” kata Ketua KPK, Agus Rahardjo di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (12/1).Gubernur di tiga wilayah provinsi ini memang kerap tersandung kasus korupsi. Di Sumatera Utara, Gubernur Syamsul Arifin divonis bersalah karena terlibat korupsi dana APBD Kabupaten Langkat 2000-2007 senilai Rp98,7 miliar.Selanjutnya, giliran Gubernur Gatot Pujo Nugroho yang juga diduga terlibat kasus korupsi dana Bansos Sumatera Utara. Bahkan, Gatot telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung dan KPK untuk empat kasus berbeda.Sementara di Provinsi Riau, telah tiga gubernurnya yang terjerat kasus korupsi. Shaleh Djasit tersandung kasus korupsi pengadaan 20 unit mobil pemadam kebakaran di Provinsi Riau. Sementara Rusli Zainal tersangkut kasus menerima uang suap untuk meloloskan Perda Nomor 6 Tahun 2010 tentang PON Riau. Terakhir, Annas Maamun terseret kasus korupsi menerima suap terkait pengajuan revisi alih fungsi hutan Riau pada 2014.Sementara di Banten, Gubernur Ratu Atut Chosiyah terseret kasus suap Pilkada Lebak dan korupsi dana pengadaan alat kesehatan. Padahal, Kejaksaan Tinggi Banten pernah menetapkan Gubernur Banten sebelumnya, Djoko Munandar sebagai tersangka kasus penyimpangan dana APBD 2003 yang merugikan negara sebesar Rp 14 miliar.Untuk itu, KPK akan mengundang sekretaris daerah (sekda) di tiga provinsi tersebut agar kepala daerah mereka tak lagi terjerembab kasus korupsi. Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan menjelaskan, lembaga antikorupsi akan mengadakan kegiatan terpadu pencegahan dan penindakan di tiga wilayah ini. Pahala mengaku ingin mendengar dan memetakan permasalahan yang dihadapi jajaran pemerintah provinsi hingga kerap tersandung kasus korupsi.”Kami ingin mendengar apa problemnya. Apakah ada intervensi dalam pengelolaan APBD, seperti apa mekanisme bantuan sosial mereka, apakah mereka telah memiliki sistem elektronik (online) di unit pengadaannya. Kalau ada kok masih tembus juga. Dan soal perizinan jadi pelayanan satu pintu dan izin-izin sumber daya alam atau konsensi sumber daya alam,” papar Pahala.Selain sekda di tiga provinsi tersebut, dalam waktu bersamaan, KPK juga mengundang sekda di tiga provinsi lainnya, yakni Aceh, Papua, dan Papua Barat. Berbeda dengan Riau, Sumut, dan Banten, Sekda Aceh, Papua, dan Papua Barat diundang lantaran tiga provinsi tersebut mendapat kucuran dana otonomi khusus (otsus) yang jumlahnya besar.”Tiga terakhir ada dana otsus yang lumayan besar,” katanya.Dalam menangani enam wilayah ini, KPK juga menggandeng lembaga-lembaga terkait seperti Kementarian Dalam Negeri, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Kementerian Keuangan. Dengan demikian, kebutuhan pemprov untuk memperbaiki sistem pencegahan korupsi dapat langsung ditindaklanjuti.”KPK beri bantuan teknis, Kemdagri mengurai soal regulasi. Kalau memang butuh insentif akan diberikan,” katanya.Pahala menambahkan, untuk jangka panjang, tidak tertutup pencegahan dan penindakan terpadu ini akan dilakukan di daerah dan kementerian atau lembaga lainnya. Namun saat ini, Pahala menyebut pihaknya masih akan fokus pada daerah-daerah tersebut terlebih dulu.(BS)

Komentar Anda?

LEAVE A REPLY