SHARE

Sidang Kasus Larangan Peringatan Hari Asyura

METROPOLITAN.ID | BOGOR – Larangan peringatan Hari Asyura yang dikeluarkan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor beberapa waktu lalu, kini terus berlanjut di Pengadilan Negeri (PN) Bogor. Dalam persidangan yang dipimpin majelis hakim Hendra Halomoan, Heru Wahyudi dan Dewi Lestari Nuroso itu membahas tentang mediasi gugatan yang dilakukan Yayasan Satu Keadilan kepada jajaran Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) Kota Bogor, Kementerian Dalam Negeri serta Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Pantauan Metropolitan, sidang yang diagendakan pada pukul 10:00 WIB sempat molor hingga pukul 11:00 WIB. Dalam persidangan tersebut, sejumlah pengacara yang mewakili setiap tergugat ada. Di antaranya pengacara Pemkot Bogor yang diwakili Kabag Hukum Pemkot Bogor, pengacara MUI, pengacara Kapolres Bogor Kota, pengacara Dandim 0606, pengacara Kemendagri. Namun dalam persidangan tersebut pengacara Presiden tidak hadir karena sedang dikuasakan kepada Kejaksaan Agung.
Ketua Yayasan Satu Keadilan Sugeng Teguh Santoso mengatakan, dalam mediasi yang akan datang ia meminta mediator berasal dari luar. Menurut dia, masing-masing pihak tergugat tidak keberatan jika memilih mediator dari luar. “Semua pihak tidak keberatan mengambil mediator dari luar. Karena alasan kita mengambil mediator dari luar agar mediasi ini berjalan sungguh-sungguh,” ujar Sugeng kepada Metropolitan.
Dalam mediasi yang akan dilakukan nantinya, Sugeng juga meminta agar Pemkot Bogor mencabut surat edaran terkait pelarangan Hari Asyura yang sebelumnya telah diedarkannya. Sebab, dengan adanya surat edaran tersebut Pemkot Bogor seakan melarang hak untuk beragama suatu golongan. “Ini kan sudah pelanggaran, maka itu kita pertegas dengan cara mengadu ke pengadilan,” terangnya.
Sugeng mempertegas bahwa dirinya tidak membela suatu golongan. Namun atas perisitiwa ini, ia memperingatkan jajaran Muspida Kota Bogor agar untuk ke depan tak ada lagi hal-hal pelarangan untuk suatu golongan. “Di sini jelas, dalam surat gugatan kita tidak memperjuangkan suatu golongan. Tetapi kita memperjuangankan hak untuk beragama,” paparnya.
Terkait ikut digugatnya Kemendagri dan Presiden, Sugeng menjelaskan bahwa Mendagri dan Presiden sebagai kepala negara seharusnya bisa mereview surat edaran yang dikeluarkan Walikota Bogor Bima Arya beberapa waktu lalu. “Sebagai kepala negara presiden bisa memberikan teguran kepada walikota terkait surat edaran yang dikeluarkannya dan ternyata Kemendagri dan presiden tidak bertindak. Maka dari itu, kita ikut gugat juga agar dalam mediasi bisa menghasilkan solusi yang jelas,” katanya.
Sementara itu, persidangan yang dipimpin Hendra Halomoan menunda jalannya persidangan karena kuasa hukum dari presiden belum ada. Sehingga mediasi yang alan dilakukan ditunda dalam waktu satu minggu. “Sidang ini kita tunda untuk menunggu kuasa hukum dari presiden dan nantinya akan dilakukan mediasi,” singkatnya. (mam/b/ram/wan)

Komentar Anda?

LEAVE A REPLY