SHARE

METROPOLITAN.ID | Jakarta – Indonesia merupakan negara yang rawan bencana alam. Keberadaan masyarakat adat pun sewaktu-waktu rentan ancaman bencana alam tersebut.Oleh karenanya keberadaan wilayah adat perlu dipulihkan dan ditata kembali berdasarkan budaya dan pengetahuannya. Sebab hal itu diyakini menjadi cara yang tepat untuk pengurangan risiko bencana bagi masyarakat adat.Hal ini berlaku untuk semua wilayah masyarakat adat di seluruh Indonesia, misalnya saja masyarakat adat di Mentawai, Sumatera Barat dan Orang Bajau, Jambi.Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (Aman), Abdon Nababan, mengatakan, Orang Bajau tinggal di laut lalu kemudian dipindahkan ke darat. Mereka belum tahu yang namanya longsor, banjir, karena selama ini tinggal di laut”Yang di laut di daratkan, yang di gunung di daratkan. Aman juga mengusulkan ke pemerintah bahwa Mentawai tidak mungkin hanya, membangun posko atau penanggulangan tapi dimulai dengan tata ruang,” katanya di sela-sela diskusi Peran dan Partisipasi Masyarakat Adat dalam Kebencanaan di Indonesia, di Jakarta, Kamis (7/1).Oleh sebab itu, lanjutnya, perencanaan tata ruang juga harus memasukkan wilayah adat. Perkebunan, pertambangan, hak pengusahaan hutan (HPH, harus direnegoisasi karena terlalu luas.”Ada jenis bencana-bencana baru yang dihadapi oleh masyarakat adat yang sebenarnya bukan mereka buat. Mereka hanya korban,” ucap Abdon.Abdon mengungkapkan, dengan banyaknya bencana yang terjadi, semakin banyak pula masyarakat adat yang menghadapi bencana.”Bencana baru seperti longsor. Jika tidak ada intervensi lahan, longsor tidak akan terjadi. Banjir sekarang pun besar,” ujarnya.Menurutnya, harus ada upaya beradaptasi dengan bencana baru, kalau bencana lama pengetahuan tradisional dan kearifan lokal masyarakat adat sudah cukup. Malahan, lanjut dia, ada kecenderungan bahwa kearifan lokal dan praktek-praktek pencegahan bencana malah tergusurMisal, kata Abdon, di daerah hutan keramat. Hal itu sesungguhnya daerah yang sensitif secara ekologis. Kalau itu dilanggar akan menuai bencana.”Tapi, jika ada pemberian izin dari pemerintah tidak melihat apakah itu hutan keramat atau bukan. Dari sisi kebijakan, terlihat tidak sensitif terhadap pengurangan risiko bencana,” ucapnya.(BS)

Komentar Anda?

LEAVE A REPLY