SHARE

METROPOLITAN.ID | Jakarta – Anggota DPRD Banten, Adde Rosi Khoerunnisa membantah pernyataan Gubernur Banten, Rano Karno yang menyebut DPRD meminta uang sebesar Rp 10 miliar untuk memuluskan penyertaan modal PT Banten Global Development (BGD) pada APBD Banten tahun anggaran 2016 untuk pembentukan Bank Banten.Adde yang juga menantu mantan Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah ini bahkan menantang Rano untuk membuka nama anggota DPRD yang meminta uang tersebut.”Buka saja deh, buka saja,” kata Adde usai diperiksa di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Senin (11/1).Adde yang merupakan legislator dari Fraksi Golkar mengaku tak mengetahui adanya anggota DPRD yang meminta uang kepada Dirut PT BGD, Ricky Tampinongkol agar penyertaan modal kepaada PT BGD dari APBD Banten dapat berjalan mulus. Adde pun mengklaim rekan-rekannya di DPRD tak pernah meminta uang tersebut.”Intinya kami enggak tahu. Kami enggak pernah terima ataupun tahu,” katanya.Adde mengaku tak tahu menahu mengenai suap ini lantaran tak aktif mengikuti rapat pembahasan pembentukan Bank Banten. Hal ini, katanya, lantaran Golkar telah menolak pengesahan APBD 2016 terkait pembentukan Bank Banten.”Saya sudah sampaikan  jarang ikuti rapat-rapat. Saya enggak tahu detail karena Golkar dari awal menolak,” tegasnya.Adde diketahui diperiksa penyidik KPK sebagai saksi kasus dugaan suap terkait pemulusan penyertaan modal PT Banten Global Development (BGD) pada APBD Banten tahun anggaran 2016 untuk pembentukan Bank Banten. Namun, Adde yang diperiksa untuk tersangka Ricky enggan membeberkan materi pemeriksaan kali ini. Menurutnya, seluruh keterangan yang diketahuinya mengenai persoalan ini telah diisampaikan kepada penyidik.”Tanya saja ke penyidik,” katanya.Sebelumnya, Rano menyebut adanya permintaan sejumlah uang dari DPRD terkait rencana pembentukan Bank Banten. Adanya permintaan itu sempat disampaikan Ricky Tampinongkol, Direktur Utama PT BGD yang ditugaskan untuk membentuk Bank Banten dengan mengakuisisi bank swasta. Namun, Rano mengklaim telah meminta Ricky untuk menghiraukan permintaan pihak DPRD tersebut.Berdasar informasi, dalam APBD Banten tahun 2016 sebesar Rp 8,9 triliun terdapat penyertaan modal dari Pemprov Banten kepada PT BGD sebesar Rp 385 miliar. Anggaran ini akan digunakan PT BGD untuk membentuk Bank Banten yang dilakukan dengan mengakuisisi bank swasta.Ada  empat bank swasta yang direkomendasikan PT BGD kepada Rano Karno, yakni Bank Pundi, Bank Panin Syariah, Bank MNC, dan Bank Windu. Satu dari empat bank itu akan dipilih Rano untuk diakuisisi PT BGD menjadi Bank Banten.Sehari setelah APBD tersebut disahkan, Tim Satgas KPK menangkap Wakil Ketua DPRD Banten, SM Hartono, anggota DPRD Banten Tri Satriya Santosa, dan Dirut PT BGD Ricky Tampinongkol di sebuah restoran di kawasan Serpong, Tangerang, Banten pada Selasa (1/12) lalu. Ketiganya ditangkap saat sedang bertransaksi suap untuk memuluskan pengesahan APBD Banten tahun 2016.Setelah diperiksa intensif, SM Hartono dan Tri Satriya ditetapkan sebagai tersangka penerima suap. Keduanya disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sementara Ricky ditetapkan KPK sebagai tersangka pemberi suap. Atas tindak pidana yang dilakukannya, Ricky disangka melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b atau Pasal 13 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. (BS)

Komentar Anda?

LEAVE A REPLY