SHARE

METROPOLITAN.ID | Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) diminta tidak menjadi corong Undang-undang (UU) dalam memeriksa dan mengadili gugatan sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) serentak 9 Desember 2015. MK harus berani mengabaikan ketentuan UU yang dianggap memberangus hak dan rasa keadilan masyarakat, terutama pihak pengugat dan tergugat dalam kasus Pilkada.Hal itu ditegaskan Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus, kepada SP, Minggu (3/1).Menurut Petrus, ketentuan UU yang memberangus hak dan rasa keadilan masyarakat adalah ketentuan Pasal 158 UU 8 / 2015 tentang Perubahan Atas UU 1 / 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang yang mengatur mengenai batas maksimum perbedaan selisih suara 2% penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU, boleh digugat ke MK.

“MK juga tidak boleh menjadi Mahkamah Kalkulator. MK harus berani mengabaikan ketentuan pasal 158 UU tersebut. Ini demi rasa keadilan dan kepastian hukum yang tengah diperjuangkan dengan susah payah oleh para calon kepala daerah dari Sabang sampai Maroke,” tegas dia. Menurut Petrus, sangat mungkin terjadi pasangan calon yang menggugat ke MK meskipun selisih suara yang dipersengketakan melebihi 2% akan tetapi pemohon atau penggugat dapat membuktikan selisih di atas 2% yang digugat itu merupakan hak suara miliknya yang dirampas oleh pasangan calon lain dengan bekerja dama dengan KPU dan organ-organ lainnya.Karena itu, kata dia, MK harus berani melakukan terobosan sekaligus merevisi pasal 158 UU tersebut dalam sengketa perselisihan hasil Pilkada tanpa masyarakat harus menggugatnya dalam sebuah sengketa uji materi terhadap UUD 1945.Ia mengatakan, model menguji UU terhadap UUD 45 melalui sengketa terkait dengan pelaksanaan UU bukanlah hal yang baru dan tabu. Karena sebelum UU 1945 diamandemen dan melahirkan MK, praktik menguji keabsahan pasal-pasal dalam sebuah UU langsung diuji oleh majelis hakim di Mahkamah Agung ketika memeriksa sebuah sengketa perdata atau pidana, dimana para pihak dalam perkara yang bersangkutan meminta agar majelis hakim dalam tingkat kasasi juga menyatakan tidak sah dan batal pasal-pasal dari UU yang bersangkutan dengan pokok sengketa yang diproses oleh MA.Oleh karena itu, kata Petrus, keliru dan tidak pada tempatnya masyarakat didorong oleh MK untuk mengajukan uji materi pasal-pasal dalam UU Pilkada yang bertentangan dengan UUD 1945, terutama ketentuan yang mengatur batas maksimun selisih suara yang boleh digugat, yaitu 2%. Karena selain tidak adil, juga merugikan hak demokrasi rakyat yang telah berpartisipasi dalam Pilkada dan Pemilu lainnya.Sebagai contoh, kata dia, kasus sengketa Pilkada Kabupaten Sumba Barat Daya, NTT dimana selisih suara yang disengketakan pada waktu itu lebih dari 10%, dimana suara Pasangan Calon Bupati Kornelis Kodimete dan Wakilnya memperoleh hasil mendekati 50% dimanipulasi oleh KPU Kabupaten Sumba Barat Daya.“Hal itu bisa dibuktikan secara pidana, dimana Komisioner KPU Kabupaten Sumba Barat Daya selain dipecat oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) juga dipenjara akibat kecurangan yang dilakukan untuk memenangkan pasangan calon lainnya,” kata dia.

Menurut Petrus, realitas dalam masyarakat dimana pelanggaran Pilkada dilakukan secara terbuka tanpa proses hukum inilah yang tidak dipertimbangkan oleh DPR. “Atau DPR sengaja menciptakan ruang untuk bisa merekayasa kemenangan melalui pelanggaran hukum ketika menyusun UU Pilkada dengan empat kali perubahan, namun hasilnya jauh dari mewujudkan demokrasi yang sehat dan berkeadilan ?”.

Sebagaimana diketahui, UU 8 2015 Pasal 158 berbunyi, (1) peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan: a. Provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi. b. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) sampai dengan 6.000.000 (enam juta), pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi. c. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6.000.000 (enam juta) sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi, dan d. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi. (2) Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan: a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota. b. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5 % (satu koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota. c. Kabupaten Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan peroleh an suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota, dan d. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perseliihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota.(BERSAT)

Komentar Anda?

LEAVE A REPLY