SHARE

METROPOLITAN.ID | JAKARTA – Kementerian Hukum dan HAM memutuskan untuk mencabut Surat Keputusan (SK) kepengurusan Partai Golongan Karya (Golkar) kubu Agung Laksono di penghujung tahun 2015.

Setelah itu berbagai desakan seperti digelarnya Munas atau Munaslub hingga disahkannya SK kepengurusan baru oleh Menkumham muncul.

“Kami meminta kepada Menteri Hukum dan HAM Yassona H Laoly untuk segera menerbitkan SK tentang pendaftaran Plt (Pelaksana tugas) Partai Golkar yang suratnya telah dikirim ke Dirjen Administrasi Hukum Umum Kemenkumham,” kata politikus Golkar Joeslin Nasution lewat keterangan yang diterima wartawan, Sabtu (9/1/2016).

Menurutnya, jika kepengurusan Partai Golkar dua kubu telah tidak diakui oleh pemerintah maka sudah saatnya Kemenkumham mengeluarkan pengesahan Plt Partai Golkar yang telah diajukan pihaknya agar Golkar tetap memiliki kepemimpinan.

“Untuk kepastian hukum atas status keberadaan Plt kepengurusan Partai Golkar yang telah terbentuk dan telah diaktanotariskan kami minta Menkumham melalui Dirjen AHU segera mengesahkan SK Plt,” katanya.

Lebih lanjut Joeslin menyebutkan, Menkumham tidak bisa membiarkan kekosongan kepengurusan Partai Golkar berlarut-larut, sebab akan terjadi kesalahan besar.

“Oleh karena itu, kami minta agar jadi pertimbangan Menkumham untuk segera diterbitkan surat keputusan tentang kepengurusan Partai Golkar tentang pelaksana tugas kepengurusan Partai Golkar,” katanya.(TN)

Komentar Anda?

LEAVE A REPLY