News, Sport and Lifestyle

Menteri Agama Ngaku Khilaf

METROPOLITAN. ID – Heboh foto tarian bali di atas sajadah dalam rangkaian peringatan Hari Amal Bhakti ke-70 Kanwil Kemenag DKI Jakarta di Kantor Kanwil DKI Jakarta (3/1/16) menuai kecamatan dari tokoh agama. Bahkan, Majelis Ulama Indnesia (MUI) mendesak Kementerian Agama (Kemenag) memberikan sanksi pada pihak penyelenggara.
Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma’ruf Amin mengatakan, Kepala Kanwil Kemenag Provinsi DKI Jakarta Abdurrahman harus diberi sanksi atas  peristiwa tarian Bali di atas sajadah.
“Kami meminta diberi sanksi lah, yang penting pelanggaran itu tidak boleh terjadi lagi,” ujar Ma’ruf di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, kemarin.
Dia mengaku telah  meyampaikan protes kepada Kemenag agar hal serupa tidak kembali terjadi. Menurutnya, dengan diberi sanksi, hal itu dapat menimbulkan efek jera.
”Supaya ada jera lah. Masa yang begitu terjadi. Ya itu tidak layak, bagaimana,” kata Ma’ruf.
Sementara itu,  Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengaku telah melakukan investigasi terkait adanya insiden menari di atas sajadah. Menurutnya, peristiwa itu murni karena kekhilafan
“Jadi tidak ada maksud tertentu apalagi sampai melecehkan agama. Ini murni kekhilafan,” ujar Lukman Hakim Saifuddin
Ia menjelaskan, insiden tarian di atas sajadah tersebut bermula ketika adanya hiburan dari Bimbingan Masyarakat (bimas) Islam berupa tarian saman pada peringatan HAB di kanwil Kemenag DKI. Tari saman diikuti oleh 175 siswa.
Karena tarian dilakukan di lapangan maka diperlukan karpet sebagai alas agar siswa tidak terlalu sakit saat menari. Lalu digunakanlah karpet yang terletak di aula yang biasa digunakan untuk kegiatan sosial. Bukan karpet yang digunakan untuk shalat.
Setelah tarian salman selesai dilakukan kemudian masuk ke acara tarian bali. Namun, karpet yang digunakan untuk tari salman tidak sempat di gulung.
”Disinilah kekhilafan dan kelalaian teman-teman kanwil DKI. Dan kakanwil termasuk saya juga sudah menyampaikan permohonan maaf atas kekhilafan tersebut. Jadi sama sekali tidak ada maksud tertentu. Ini semata- mata kekhilafan,” katanya.
Ia melanjutkan, untuk insiden yang berkaitan dengan pidana maka kementerian agama melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum untuk menyelesaikan kasus tersebut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. (tib/rep/feb/py)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *