News, Sport and Lifestyle

MPR: Pemerintah Jangan Gaduh

METROPOLITAN.ID | SUKABUMI — Ketua MPR RI Zulkifli Hasan meminta agar jalannya pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak gaduh lagi. Pasalnya, banyak tantangan ke depan yang harus dihadapi pemerintahan.
\”Konsolidasi pemerintahan sudah cukup,\” ujar Zulkifli Hasan kepada wartawan di Kota Sukabumi, Sabtu (9/1). Terlebih, partai yang dipimpinya PAN sudah mendeklarasikan diri mendukung pemerintahan. Oleh karena itu, ujar Zulkifli, ia meminta partai pendukung pemerintah kompak dan solid. Sehingga, pada tahun ini, diharapkan tidak terjadi lagi kegaduhan dalam pemerintahan. Zulkifli mengatakan, sudah saatnya pada 2016 pemerintah Jokowi memenuhi janji-janji kam panye pada 2014 lalu. Peme – rintah harus fokus dalam menunaikan janji-janji kampanye. Misalnya, dengan mendorong pening katakan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam meng hadapi penerapan masyarakat ekonomi ASEAN (MEA). Di sisi lain, terkait perombakan kabinet, Zulkifli menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi. \”Reshuffleitu hak prerogatif presiden,\” cetus dia. Termasuk, dalam menentu kan dan menilai kinerja para menteri. Zulkifli mengatakan, penilaian kinerja para menteri juga merupakan hak penuh presiden. Zulkifli menegaskan siapa pun, termasuk kader PAN, tak elok mengomentari soal reshuffle. \”Kalau ada komentar satu atau dua terkait reshuffleitu offside.\”  Kabinet Kerja Joko Widodo- Jusuf Kalla kembali dibuat \”gaduh\” setelah Menteri PAN-RB Yuddy Chrisnandi mengumumkan laporan kinerja kementerian dan lembaga negara. Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda menilai, rilis penilaian KemenPAN-RB memang tidak menyalahi aturan. Hanya saja, waktu yang dipilih untuk mengumumkan hasil penilaian tersebut tidak tepat karena berbarengan dengan ramainya isu reshufflekabinet. \”Tidak ada yang salah. Tetapi, menjadi kurang elok karena dipublikasikan dalam situasi isu reshuffleyang lagi kencang seperti sekarang ini,\” kata Hanta di Cikini, Jakarta, Sabtu (9/1). Menurut Hanta, mestinya Men teri Yuddy memberikan laporan tersebut kepada Presiden Joko Widodo sebagai bahan masukan. Terlebih, masukan tersebut bisa menjadi instrumen penting bagi Jokowi untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja para menterinya. Pandangan Hanta diamini oleh Tim Quality Assurance (QA) KemenPAN-RB Indra Jaya Piliang. Indra mengakui, rilis hasil penilaian terhadap akuntabilitas kinerja kementerian dan lembaga yang dikeluarkan oleh MenPAN-RB tidak tepat waktu. Sehingga, dengan dipublikasikannya hasil penilaian tersebut menimbulkan kegaduhan politik. \”Menurut saya, memang wak tunya saja yang tidak tepat. Tapi, politik itu memang harus gaduh. Kalau silentitu ya Korea Utara itu namanya,\” kata Indra. Indra mengungkapkan, ada pihak yang berlebihan menanggapi penilaian tersebut. Menurutnya, banyak yang beranggapan hasil penilaian tersebut menjadi dasar reshufflekabinet. \”Kalau istilah saya itu ada yang kegeerandan berlebihan. Jadi, seolah-olah karena ini reshuffleterjadi, padahal tidak,\” ucapa Indra. Pandangan cukup keras dikeluarkan anggota Dewan Syuro DPP PKB, Maman Imanul Haq. Maman menilai, Yuddy Chrisnandi tidak punya prestasi yang memadai selama duduk di kabinet. \”Yuddy itu menteri yang tidak punya prestasi tapi banyak gaya,\” kata Maman. Menurut Maman, tidak layak seorang Yuddy merilis hasil penilaian kinerja kementerian dan lembaga. Sebab, menurut nya, yang lebih cocok menyam paikan hasil penilaian tersebut adalah presiden atau wakil presiden. \”Penilaiannya oke, no problem. Tapi, harusnya dia melaporkan itu kepada presiden sehingga menjadi penilaian presiden dan wakil presiden. Biarkan pre siden yang menjalankan penilaian tersebut dan menyampaikannya kepada publik,\” ucap Maman. (ed: hafidz muftisany) Tidak ada yang salah. Teta pi, menjadi kurang elok karena dipublikasikan dalam situasi isu reshuffle.(rep)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *