News, Sport and Lifestyle

Nota Fiktif Pembangunan Mushala Bikin Juragan Bangunan Dipenjara

 METROPOLITAN.ID |  SEMARANG—Pemilik toko bangunan Simpati, Umi Qoyyimah diganjar hukuman satu tahun penjara, dalam perkara korupsi dana hibah pembangunan mushala Ar-Rohmah, Desa Bogorejo, Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang.Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang menyatakan, Umi terbukti telah memberikan nota kosong atas pembelian sejumlah material untuk pembangunan mushala Ar-Rohman.  “Tindakan terdakwa telah melanggar pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambahkan dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi,” kata Hakim Ketua, Sulistyono, dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Semarang, Rabu (20/1).Dalam persidangan ini juga terungkap, nota kosong yang diberikan terdakwa selanjutnya digunakan digunakan oleh terdakwa lain — dalam perkara yang sama–  untuk membuat laporan pertanggungjawaban atas pemberian dana hibah yang bersumber dari APBD Rembang tahun 2013 tersebut.Majelis hakim juga berpendapat, terdakwa Umi juga terbukti membantu pelaku lain untuk membuat laporan pertanggungjawaban yang sebenarnya fiktif, hingga menimbulkan kerugian negara mencapai Rp 24 juta.“Karena itu, majelis hakim memutuskan, menjatuhkan sanksi hukuman berupa satu tahun penjara kepada terdakwa, dalam perkara korupsi dana hibah pembangunan mushala Ar-Rohman ini,” tegas Sulistyono.Putusan yang dijatuhkan dalam sidang ini sama persis dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang dibacakan dalam persidangan terdahulu, berupa hukuman satu tahun penjara.Menangapi putusan majelis hakim Pengadilan Tipikor Semarang ini, JPU menyatakan menerima. Sedangkan terdakwa Umi Qoyyimah menyatakan pikir- pikir. Hal ini disampaikan beberapa saat setelah terdakwa berkoordinasi dengan kuasa hukumnya.Seebelumnya, perkara penyelewengan dana hibah APBD Kabupaten Rembang tersebut bermula dari kucuran bantuan untuk pembangunan Musala Ar-Rohmah, di Desa Bogorejo.Dana bantuan sebesar Rp 40 juta tersebut ternyata tidak digunakan sebagaimana mestinya. Untuk menguatkan pertanggungjawaban penggunaan bantuan yang diduga melibatkan oknum anggota DPRD Kabupaten Rembang tersebut juga disusun laporan tentang proyek tersebut.(REPUBLIKA.CO.ID)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *