SHARE

METROPOLITAN.ID | BOGOR – Munculnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 52/2015 tentang Pedoman Penyusunan APBD, membuat Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bogor Fordinan pusing. Sebab, dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa pemberian dana bantuan sosial (bansos) terhadap Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) diperketat dan bahkan diperkecil.
Tahun ini saja dana bansos yang dianggarkan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor hanya Rp29 juta. Dana tersebut mau tidak mau harus mencukupi kegiatan puluhan ormas dan LSM. “Da­na bansos tahun sekarang hanya sedikit. Maka yang berhak mendapatkannya hanya yang sudah melengkapi berkas dan yang tahun sebelumnya tidak dapat bansos,” ujar Fordinan kepada Metropolitan, kemarin.
Fordinan menerangkan, banyak perwakilan Ormas dan LSM yang datang kepada dirinya untuk menanyakan dana bansos. Namun ia hanya bisa menjelaskan bahwa dana bantuan yang kecil itu sudah sesuai dengan aturan yang ada. “Kita hanya melakukan verifikasi kepada organisasi saja, kalau organisasinya jelas ada dan mempunyai aktifitas itu bakal mendapatkan dana bantuan,” terangnya.
Pada 2016 ini hanya ada beberapa organisasi yang mendapatkan dana bansos. Dan menurut Fordinan pihaknya pun saat ini sedang melakukan verifikasi ke lapangan untuk mengetahui aktifitas setiap organisasi yang ada di Kota Bogor serta terdaftar di Kesbangpol. “Kita data kelapangan untuk mengetahui jumlah organisasi yang masih aktif,” paparnya.
Smentara itu Wakil Walikota Bogor Usmar Hariman mengatakan, setiap organisasi di Kota Bogor akan digilir untuk mendapatkan dana bansos. Karena menurut Usmar, dengan jumlah dana bansos yang terbatas tidak mungkin semua organisasi mendapatkannya. “Maka dari itu Kesbangpol harus melakukan verifikasi kepada setiap organisasi, dan nantinya organisaisi tersebut akan digilir mendapatkannya. Jika tahun ini dapat maka tahun depan tidak mendapatkannya,” kata Usmar.
Untuk tahun ini, kata Usmar, untuk sementara dibatasi dan diperketat sampai semua sesuai aturan. Misal untuk dana bansos untuk LSM, Ormas dan OKP yang sudah ditetapkan oleh peraturan lainnya seperti yang telah terdaftar di KNPI, KONI tetap dapat diberikan hibahnya. Namun bagi yang belum terdaftar harus mempersiapkan legalitas hukumnya terlebih dahulu. “Batas akhirnya sampai perubahan anggaran 2016. Dan jangan salahkan pemda jika ada beberapa organisasi yang belum dapat dana bansos, karena kita sudah menganggarkan,” pungkasnya. (mam/b/ram)

Komentar Anda?

LEAVE A REPLY