SHARE
METROPOLITAN.ID | SUKABUMI Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulfikli Hasan mengatakan, partainya tidak pernah mengusulkan apalagi menyodorkan kadernya menjadi calon menteri pada kabinet Presiden Joko Widodo. “Kader kami ada tujuh juta dan pengurus ada ribuan. Jadi siapa yang bilang bahwa PAN sudah menyiapkan kadernya untuk menjadi calon menteri,” kata Zulkifli di Sukabumi, Sabtu (9/1). Dia menyatakan, siapa pun yang mengatakan PAN sudah menyodorkan kadernya untuk menjadi calon menteri adalah  tidak benar. Dia sendiri tidak pernah mencalonkan kadernya untuk menjadi menteri. Zulkfikli menyatakan dia sudah lama duduk di pemerintahan, baik eksekutif maupun legislatif. Ini menjadikan dia sudah paham tata negara. Apalagi, reshuffle adalah hak  presiden yang tak bisa diintervensi siapa pun. “Sudah saya tegaskan sejak lama, isu reshuffle yang terus berkembang ini PAN tidak pernah menyodorkan nama menteri, apalagi meminta presiden untuk memasukkan kader kami duduk di kabinet, walaupun partai kami ini sudah bergabung dengan koalisi pemerintah,” kata Zulkifli. Dia juga membantah dirinya bakal menjadi menteri karena dia sudah lebih nyaman duduk menjadi Ketua MPR RI yang berstatus sejajar dengan presiden. Sebelumnya, politikus PDIP Hendrawan Supratikno menilai menteri yang berlatar belakang profesional belum tentu bekerja lebih baik daripada menteri yang berasal dari partai politik. Dalam sejumlah aspek, misalnya komunikasi politik dengan DPR, katanya, menteri dari parpol justru bisa bekerja lebih baik. Hendrawan pun membandingkan Menteri Perdagangan Thomas Lembong (profesional) dengan Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, yang juga politikus PDIP. “Menteri Perdagangan Thomas Lembong itu, waktu rapat dengan DPR. Ada yang marah-marah, dia langsung keringetan,” kata Hendrawan. Hal berbeda, menurutnya, ditunjukkan oleh Puan Maharani. Putri Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri itu dianggap sangat luwes saat berkomunikasi dengan DPR. “Saat usai rapat juga dia masih sempat ke sana-sini, ketemu ketua MPR,” ujarnya. Menurut Hendrawan, komunikasi politik dengan DPR ini sangat penting untuk meloloskan berbagai program hingga anggaran kementerian. Karena itu, dia meminta tak perlu lagi ada dikotomi antara menteri profesional dan menteri dari parpol. Sebab, mereka punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing.(brtmtr)

Komentar Anda?

LEAVE A REPLY