News, Sport and Lifestyle

PBB dan BPHTB Sumbang Pendapatan Terbesar untuk Depok

METROPOLITAN.ID | Depok – Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Biaya Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) berperan menyumbang penerimaan terbesar untuk Kota Depok sepanjang 2015. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Depok Farah Mulyati mengatakan, PBB memiliki realisasi Rp 160,31 miliar sedangkan target yang ditetapkan Rp 145 miliar. Sementara untuk target dari BPHTB adalah Rp 210 miliar, sedangkan realisasinya Rp 225,17 miliar. “Kedua sektor tersebut yang paling besar penerimaannya bagi Pendapatan Depok,” ujar Farah di Depok, Jawa Barat, Selasa (5/1). Farah melanjutkan, penerimaan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SSPDKB) untuk BPTHB Kota Depok sepanjang 2015 hingga pertengahan Desember mencapai 16.376. Adapun jumlah pembayar atau wajib pajak PBB hingga pertengahan Desember mencapai 383.843 orang. “Raihan penerimaan pendapatan daerah bisa tercapai karena sosialisasi kepada wajib pajak dinilai telah maksimal,” kata Farah. Selain itu, Farah menambahkan, pembayaran menggunakan sistem online juga menjadi penopang tercapainya penerimaan tersebut. Hal tersebut diberikan untuk memudahkan wajib pajak (WP), mengingat perkembangan teknologi yang sudah maju dan kesibukan WP bekerja menjadi alasan utama sistem online ini diminati. “Melalui sistem online, WP bisa menghitung jumlah pajak dan membayar dengan menggunakan aplikasi di smartphonenya,” ujarnya. Secara keseluruhan Kota Depok memperoleh pendapatan daerah di tahun 2015 adalah Rp 561,25 miliar. Realisasi yang telah dicapai selama tahun 2015 adalah Rp 591,86 miliar (termasuk PBB dan BPHTB). Realisasi tersebut ditopang oleh penerimaan di sektor perhotelan yang melebihi target hingga 102,5 persen dari yang ditargetkan Rp 10,98 miliar atau menjadi Rp 11,26 miliar. Sektor pajak restoran surplus hingga 114,5% dari yang ditargetkan Rp 70,83 miliar atau menjadi Rp 81,14 miliar. Pajak hiburan dari target Rp 10,58 miliar menjadi Rp 12,80 miliar atau naik 121 persen. Pajak reklame yang awalnya ditetapkan Rp 9,36 miliar, melampui target meskipun tipis, yakni Rp 9,85 miliar. Sementara target penerangan jalan dari Rp 74,40 miliar, realisasinya mencapai 109,1 persen atau Rp 81,1 miliar. Sementara untuk penerimaan pajak juga tercatat melampaui target sebanyak 125 persen dari yang ditetapkan Rp 7 miliar atau menjadi Rp 8,83 miliar.(brtst)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *