SHARE

METROPOLITAN.ID | Jakarta – Rapat kerja nasional (Rakernas) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) sedang membahas perlunya menetapkan Haluan Negara dan Haluan Pembangunan, yang disebut sebagai Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PNSB).Konsep PNSB ini diterapkan di era Orde Baru dengan nama Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).Sekretaris Steering Committee Rakernas PDI-P, Ahmad Basarah, menjelaskan pihaknya sudah mengidentifikasi setidaknya dua skenario ditetapkannya PNSB.”Yang pertama adalah menginisiasi agenda amendemen UUD NKRI 1945 secara terbatas untuk meninjau eksistensi lembaga MPR dan memberikan kewenangan MPR kembali untuk menyusun dan menetapkan GBHN,” jelas Basarah, Senin (11/1).Namun, jika agenda tersebut yang diusulkan, maka diperlukan prasyarat politik adanya konsensus nasional bangsa Indonesia, baik dari unsur-unsur fraksi dan kelompok DPD RI yang ada di MPR RI. Termasuk juga dengan kelompok-kelompok masyarakat Indonesia di luar MPR RI.”Sehingga amendemen benar-benar menjadi agenda bersama bangsa Indonesia. Dengan demikian bisa kita tutup kemungkinan adanya penumpang gelap yang akan menyusupkan kepentingannya masing-masing dalam agenda amandemen UUD 1945 itu,” kata Basarah.Skenario kedua adalah dengan cara merevisi UU No 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU No 17/2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, UU Nomor 17/2014 tentang MPR, DPD, DPR/D, dan UU Nomor 12/2011 tentang Peraturan Pembentuk Perundang-undangan.Dilanjutkan Basarah, UU No 25/2004 dan UU No 17/2007 harus dirubah dengan memberi materi muatan yang mengatur tidak hanya aspek pembangunan oleh pemerintah saja, tetapi juga mengatur haluan lembaga-lembaga negara lainnya untuk secara bersama-sama bersinergi dan berkesinambungan mencapai tujuan bernegara.Sementara UU MD3 dirubah dengan memisah ketiga lembaga parlemen secara terpisah memiliki UU sendiri, sehingga MPR juga diatur dengan UU sendiri.”Kemudian dalam UU tersebut, MPR harus diberi kewenangan untuk menyusun dan menetapkan GBHN,” kata Basarah.Sementara UU 12/2011 dirubah dengan menetapkan kembali status hukum TAP MPR sebagai hirarki norma hukum yang mengikat ke luar secara hukum.”Bagaimana dan apa skenario yang akan diambil oleh PDIP, masih akan menunggu perkembangan pembahasan dan keputusan Rakernas 10-12 Januari,” tandasnya.(BS)

Komentar Anda?

LEAVE A REPLY