SHARE

METROPOLITAN.ID | BOGOR – Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PDI Perjuangan (PDIP) yang diselenggarakan selama tiga hari di Jalan Expo, Kemayoran, Jakarta, menghasilkan 22 butir rekomendasi dan sikap partai. Salah satu rekomendasi, PDIP secara resmi mendorong amandemen terbatas terhadap UUD 1945 bagi membangkitkan kembali Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dengan nama Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PNSB).
Demikian dikatakan politisi Senayan partai berlambang banteng moncong putih asal Daerah Pemilihan (Dapil) Kota Bogor-Cianjur, Diah Pitaloka. ”Rekomendasi dan sikap partai tersebut merupakan keputusan politik hasil pembahasan pada sidang-sidang komisi yang diikuti para peserta Rakernas,” tukas Diah kepada wartawan di kediamannya, Bogor Nirwana Residence (BNR), kemarin.
Wanita yang duduk di Komisi II DPR RI itu menambahkan, PDIP juga akan mengawal dan mengamankan kebijakan politik pemerintahan secara nasional, berpijak pada nilai-nilai Pancasila seperti yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945. “Dalam Rakernas I ini juga dilakukan pembahasan untuk menyikapi dan memutuskan langkah partai dalam mewujudkan Trisakti, yakni berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi dan berkepribadian di bidang budaya, sekaligus mengatasi tantangannya,” imbuhnya.
Selanjutnya, lanjut aktivis Relawan Pro Demokrasi (Repdem) Jawa Barat ini, Rakernas juga merekomendasikan DPP PDIP untuk meningkatkan peran sebagai partai pemerintah. Selain itu, terkait konsepsi pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana, PDIP memandang diperlukannya penguatan kelembagaan perencanaan nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
“Rekomendasi penting lainnya, PDI Perjuangan memandang perlu mengembalikan fungsi dan wewenang MPR RI untuk membentuk dan menetapkan Ketetapan MPR terkait pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana sebagai haluan negara dan haluan pembangunan nasional,” tuturnya.
Ditanya soal menguatnya isu reshuffle Menteri BUMN Rini Soemarno, Diah enggan berkomentar. Diah mengatakan, dalam rapat tertutup Rakernas tidak ada pembahasan mengenai isi permintaan Megawati untuk mengganti Rini. “Tidak ada pembahasan reshuffle (Rini Soemarno),” ujarnya. Saat disinggung apakah Megawati akan meminta Jokowi melakukan reshuffle kepada Rini Soemarno, lagi-lagi Diah enggan buka-bukaan. ”Apa yang disampaikan Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Mega sudah terbuka,” tuntasnya. (ram)

Komentar Anda?

LEAVE A REPLY