SHARE

METROPOLITAN.ID | CILEUNGSI – Belum adanya tanggapan serius dari Pemkab Bogor terkait pembangunan pasar modern di Kecamatan Cileungsi, membuat pedagang pasar tradisional menggelar aksi unjuk rasa dan mengancam akan mendatangi Kantor Bupati Bogor.
Sekretaris Paguyuban Pedagang Pasar Cileungsi (PPPC) Diky mengatakan, unjuk rasa terhadap pemilik proyek Pasar Modern Cileungsi itu sebagai bentuk tindak lanjut dari audiensi dengan pemerintah. “Intinya, bupati jangan tutup mata. Kami minta tidak dikeluarkannya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) maupun izin operasional proyek pasar tersebut,” katanya.
Jika dalam waktu dekat belum ada respons serius dari Pemkab Bogor, ia mengancam akan mendatangi Kantor Bupati Bogor dengan membawa ratusan pedagang. “Kami akan minta bupati menghentikan proyek pasar modern hingga ada pembongkaran dari Satpol PP,” tambahnya.
Sementara itu, Kanit Pol PP Cileungsi Hendrik Edmound mengaku sudah melakukan peneguran dua kali. “Sudah dua kali dilayangkan surat dari pusat. Kami juga masih mengawasi bangunan tersebut. Jika mereka membandel, kami akan laporkan ke pihak pusat,” tuturnya.
Sedangkan perwakilan Pasar Modern Cileungsi, Pepen, mengatakan, aspirasi dari pedagang itu wajar. Namun mengenai proses perizinan sepenuhnya ada di pemda. “Silakan kroscek ke pemda, dalam hal ini BPMPTSP, Tata Ruang, karena mereka yang berwenang dalam mengurus izin. Dalam isu yang berkembang memang akan dibangun pasar tandingan, tapi setelah dikonfirmasi ternyata toko busana,” katanya.
Terkait perizinan tersebut, ada upaya mengelabui pajak daerah dengan IMB berupa ruko namun kenyataannya berupa supermarket, tidak ada izin lingkungan, izin gangguan, bangunan tersebut menutupi pasar, melanggar Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang lantaran luas lahan ±3.000 m2 harus siteplan lima tahun sebelumnya ke Dinas Tata Ruang.
Tentang penataan ruang BAB VIII, hak, kewajiban dan peran masyarakat Pasal 60 huruf (e) tertulis “Dalam penataan ruang setiap orang berhak mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai rencana tata ruang terhadap pejabat yang berwenang.” Huruf (f) tertulis mengajukan gugatan ganti kerugian sesuai rencana tata ruang yang menimbulkan kerugian.
Melanggar pemerintah RI Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana UU No 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Pasal 91, Ayat (2) “Bangunan gedung yang dapat dibongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi huruf (c) bangunan gedung yang tak miliki izin mendirikan gedung.”
Pasal 9 ayat 6 berbunyi “untuk bangunan gedung yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan gedung sebagaimana pada ayat (2) huruf (c), pemda menetapkan bangunan gedung tersebut untuk dibongkar dengan surat penetapan pembongkaran.”(sep/yok/py)

Komentar Anda?

LEAVE A REPLY