SHARE

METROPOLITAN.ID | TANGSEL – Dewan Pimpinan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) meminta agar Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) harus bersikap objektif dalam proses pengawasan terhadap kasus korupsi di Tangsel. Pasalnya, jika proses pengawasan tidak berjalan baik, pembentukan UPG terkesan mubazir atau seremonial.
“Kita menyambut baik rencana pembentukan UPG. Hanya saja, proses pengawasan dan laporan itu harus objektif. Apalagai UPG ini kepanjangtanganan dari KPK. Jangan setelah dibentuk malah terkesan diam,” kata Wakil Ketua DPRD Tangsel Saleh Asnawi, kemarin.
Saleh mengatakan, poin utama dalam pembentukan UPG tersebut ialah selektif dalam menentukan pejabat yang nantinya ada di dalam UPG tersebut. Jangan sampai, menurut Saleh, nantinya UPG diisi orang yang tak kompeten. “SDM-nya harus mumpuni dalam proses pengawasan dan penegakan. Makanya harus benar-benar selektif dalam menentukan orang-orangnya,” ujarnya.
Saleh menambahkan, Pemkot Tangsel harus segera membentuk satgas pengawasan di seluruh SKPD. Ia melanjutkan, selama ini pengawasan internal di pemkot ditangani Inspektorat. Namun, petugas pengawasan di Inspektorat jumlahnya terbatas. “Karena banyaknya SKPD sementara petugas di Inspektorat terbatas, maka perlu dibentuk satgas guna membantu pengawasan di masing-masing SKPD agar mencegah terjadinya gratifikasi,” katanya. Politis Hanura ini juga menegaskan, pembentukan UPG jangan hanya fokus soal gratifikasi kondangan saja, namun harus mengawasi proses pelayanan masyarakat yang ada di SKPD. “Jangan hanya fokus masalah gratifikasi kondangan saja, tapi juga proses pelayanan di seluruh SKPD harus diawasi,” tegasnya.
Sementara, Koordinator Tangerang Public Transparency Watch (TRUTH), Suhendar menilai, UPG tidak akan efektif karena masing-masing individu di dalamnya belum sadar betul akan korupsi. “Problemnya adalah rendahnya integritas dan tidak adanya sikap antikorupsi pada aparat,” katanya.
Ia pun menilai hadirnya UPG justru secara tidak langsung bahwa masyarakatlah yang menyebabkan terjadinya gratifikasi. Maka dari itulah perlu ada aturan dan prosedur yang harus tegas dan jelas berapa di setiap SKPD. Ketiadaaanya aturan secara baku yang menjadi acuan menyebabkan masyarakat mengambil jalan pintas untuk memberikan uang agar pelayanannya maksimal. “Kesan yang kami tangkap, justru Pemkot seolah-olah memposisikan masyakarat sebagai penyebab utamanya tindak pidana korupsi. Gratifikasi yaitu masyarakat memberikan sesuatu kepada aparat Pemkot Tangsel,” ungkapnya.
Sebelumnya, Walikota Tangsel Airin Rachmi Diany menuturkan, tujuan dari pada UPG bagaimana mengajarkan pegawai bekerja dengan baik dan jujur. Sehingga dapat menyelamatkan diri sendiri, keluarga dan bangsa ini dari jarahan korupsi. Kerja sama KPK dengan pemerintah daerah akan terus ditingkatkan untuk menyosialisasikan supaya tidak terjadi potensi korupsi. “KPK bertugas sebagai pencegah, maka melalui UPG yang ada di tingkat kota mengajak pegawai di lingkungan Pemda Tangsel bekerja secara baik dan optimal,” paparnya.
Sekretaris Inspektorat Kota Tangsel, Ahmad Zubair menjelaskan, pemkot telah melahirkan Keputusan Walikota (Kepwal) tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) dengan No: 700/kep.188-huk/2015. Unit ini berfungsi sebagai tempat pengaduan atau pelaporan PNS Tangsel jika mendapat pemberian dari orang lain.
“Kepwal itu bagian dari keseriusan Pemkot Tangsel dalam memberantas korupsi. Lahirnya Kepwal ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi bagimana pegawai di lingkungan Pemkot Tangsel mengedepankan kejujuran,” katanya. (ded/sal/wan)

Komentar Anda?

LEAVE A REPLY