SHARE

METROPOLITAN.ID | CIBINONG – Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bogor terpaksa memasukkan salah satu rekanannya dalam daftar hitam atau blacklist. Langkah itu diambil lantaran pemborong tak mampu menyelesaikan pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMA Negeri I Cariu. Sedangkan tiga rekanan lainnya masih diberikan kesempatan menyelesaikan pengerjaan hingga 50 hari ke depan.
“Pengerjaan pembangunan RKB SMA Negeri I Cariu itu hingga batas kontrak berakhir, hasil pengerjaannya hanya sampai 32 persen,” terang Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Anwar Anggana kepada wartawan, baru-baru ini.
Menurut dia, RKB SMAN I Cariu merupakan satu-satunya proyek Disdik yang gagal diselesaikan. “Pada 2015 lalu, paket Dinas Pendidikan baik pembangunan RKB maupun rehabilitasi ruang kelas jumlahnya mencapai 408 paket dan hanya SMAN I Cariu yang gagal,” ungkapnya.
Setelah dimasukkan dalam daftar hitam, lanjut Anwar, perusahaan tersebut tak boleh lagi mengikuti lelang proyek yang anggarannya bersumber dari pemerintah, pusat hingga daerah. “Rekanan yang kita blacklist itu kita laporkan ke Kantor Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (KLPBJ) yang selanjutnya ditembuskan ke Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan nantinya akan diumumkan atau dipublikasikan lewat laman LKPP,” jelasnya.
Terkait tiga rekanan lainnya, Anwar mengatakan, mereka diberikan kesempatan karena dari hasil penilaian volume pengerjaannya di atas 70 persen. Meski begitu, ketiga rekanan tersebut dikenakan sanksi denda keterlambatan.
“Ketiga kontraktor ini sebelumnya kita berikan kepercayaan mengerjakan pem­bangunan RKB SMPN 2 Tamansari, SMKN I Cileungsi dan SMPN I Bojonggede. Ketiganya kita berikan waktu untuk menyelesaikan pekerjaannya. Sebab, mereka sama sekali tak ada niat mengabaikan atau meninggalkan kewajibannya,” ujarnya.
Anwar mengklaim langkah tegas itu mendapatkan dukungan penuh dari kepala Disdik. “Sanksi tegas tersebut diperlukan sebagai efek jera agar kontraktor lebih serius dan bertanggung jawab ketika diberikan kepercayaan mengerjakan sebuah proyek,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala KLPBJ Hendrik Suherman mengaku belum menerima laporan adanya rekanan Disdik yang di-blacklist. “Kita belum terima, biasanya sih sekitar Februari laporan masuk. Nantinya laporan itu akan kita sampaikan ke LKPP,” tandasnya. (bo/sal/py)

Komentar Anda?

LEAVE A REPLY