SHARE

METROPOLITAN.ID – “SEPERTI juga Bogor Barat, Bogor Timur lokasinya jauh dari ibukota kabupaten,” terang Ketua Umum Presidium Bogor Timur Alhafiz Rana usai koordinasi di Ruang Rapat Bappeda Kabupaten Bogor, kemarin.
Alhafiz menjelaskan, DOB menjadi wacana murni masyarakat Botim. Sesuai Surat Keputusan Musyawarah Desa (SKMD) yang telah disepakati, pemekaran menjadi tuntutan yang harus disuarakan ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan DPRD Kabupaten Bogor.
Untuk itu, ia bersama masyarakat di 68 desa wilayah Botim menuntut janji Bappeda Kabupaten Bogor yang akan menyiapkan draf pemekaran pada pembahasan semester satu. “Kami minta usulan itu secepatnya didorong dan dibahas dengan bupati dan DPRD,” jelasnya.
Bahkan, sambung Alhafiz, jika usulan yang sudah dijanjikan tidak dilakukan, berarti para pejabat itu tidak komitmen. “Kalau tidak dilakukan, berarti mereka ingkar janji. Komitmen seorang pejabat pun dipertanyakan,” tambahnya. Ia berharap di semester 2 nanti sudah ada penetapan dari bupati dan DPRD untuk menyampaikan ke gubernur Jawa Barat (Jabar) membahas tahapan pemekaran selanjutnya. “Kami berharap pemekaran ini segera selesai,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bogor Syarifah Sofiah mengaku bakal berkoordinasi dengan sekretaris DPRD untuk menggeser dan mempercepat jadwal pembahasan di semester 1 Renc­ana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sehingga ketika rancangan sudah disampaikan pada semes ter 1, DPRD bisa membuat Pan sus DOB dan Penyusunan RPJ MD. “Kami akan koordinasikan agar dipercepat,” katanya.
Syarifah menjelaskan, prinsip DOB itu harus dilakukan secara prosedural atau ada tatanan dalam kebijakan. Karena itu, sebelum pemekaran pengajuan diusulkan, pemekaran harus dipayungi terlebih dulu oleh kebijakan politik. “Ketika sudah disepakati menjadi perda dan berkekuatan secara politis, maka aspirasi ini kuat untuk dibawa ke pemerintah provinsi hingga pemerintah pusat,” pungkasnya. (rez/c/dik/py)

Komentar Anda?

LEAVE A REPLY