SHARE

METROPOLITAN.ID – Inspektorat mendesak Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) segera menyerahkan daftar rekanan (pemborong) yang masuk daftar hitam selama 2015. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di masing-masing SKPD tentu tahu mana saja perusahaan yang telah ingkar janji melaksanakan tanggung jawabnya. Sedangkan pengerjaan tiga proyek pembangunan jalan, seperti Jalan Ciomas-Kreteg, Jalan Alternatif Sentul–Kandangroda serta Babakanmadang– Citaringgul, masih belum tuntas. Meski begitu, hingga kini belum ada data pasti berapa perusahaan yang telah di-blacklist SKPD di Kabupaten Bogor.
SEKRETARIS Inspektorat Chudriyanto mengaku belum mengetahui pasti berapa perusahaan yang telah di-blacklist SKPD. Sebab, hingga detik ini belum ada surat pemberitahuan yang dikirim ke Inspektorat Kabupaten Bogor. “Kami masih menunggu surat rekomendasi,” tuturnya.
Ia menjelaskan, masing-masing dinas harus melaporkan siapa saja perusahaan yang telah ingkar janji dalam melaksanakan pengerjaan selama 2015. “Kami minta ditindaklanjuti, jangan sampai terjadi kongkalikong antara dinas dengan pemborong,” tegasnya.
Menurut dia, Inspektorat bertindak memastikan apakah proyek tersebut sesuai kontrak perjanjian. Sebab, ia khawatir terjadi keterlambatan. Untuk memastikan itu, pihaknya melakukan uji fisik dengan turun ke lapangan. “Kalau terjadi keterlambatan, kami memberikan peringatan supaya dipercepat,” jelasnya.
Tak hanya itu, tambah Chudriyanto, pihaknya juga mengecek apakah ada kekurangan fisik atau kelebihan pembayaran dalam proses pembangunan. Jika ditemukan ada sisa dalam pembayaran pihak tiga, itu sudah menjadi kewajiban SKPD untuk meminta kelebihan pembayaran tersebut.
“Kalau sudah dibayar, kami rekomendasikan agar minta lagi uang sisa dari pengusaha. Sebab, uangnya harus masuk kas daerah,” jelasnya.
Chudriyanto menuturkan, tak dimungkiri masih ada pihak swasta yang mengerjakan pembangunan tidak sesuai persyaratan. Karena itu, pengecekan spek pembangunan merupakan tugas pokok yang harus diemban Inspektorat. “Kami minta dibongkar lagi. Kalau sampai mempengaruhi teknis pembangunan kan yang dirugikan masyarakat sendiri,” tuturnya.
Terpisah, Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan (DBMP) Kabupaten Bogor Edi Wardhani mengatakan, dari 305 paket proyek dengan total Rp500 miliar hanya tiga proyek peningkatan jalan yang tidak rampung. “Karena tidak selesai, maka kami putus kontraknya secara sepihak dan mem-blacklist perusahaan itu,” jelasnya.(rez/c/dik/py)

Komentar Anda?

LEAVE A REPLY