SHARE

METROPOLITAN.ID | Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Sukabumi, mencatat sepanjang 2015 ada 129 kasus pelanggaran yang disebabkan oleh pedagang kaki lima (PKL) dan 209 orang yang menjadi tersangka karena terbukti melanggar aturan Perda No 10 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL di zona merah. Kepala Seksi (Kasi) Penegak Perda Satpol PP Kota Sukabumi, Ajat Sudrajat menyebutkan beberapa titik zona merah yang dilarang pemerintah untuk tidak berjualan di badan jalan yaitu Jalan Perintis Kemerdekaan, Jalan Suryakencana, Jalan Syamsudin, Jalan Siliwangi, Jalan Perpustakaan, Jalan RE Martadinata dan Jalan Zaenal Zakse. “Yah mungkin akibat dari kurang lahan, serta mereka para pedagang yang sangat sulit diatur, padahal kita sudah secara rutin melakukan razia, tetapi sesudah itu masih ada yang melanggar. Saya rasa ini harus ada ketegasan dari Pemerintah Kota Sukabumi,” terangnya. Menurutnya, dalam perda tersebut tidak hanya memuat pelanggaran tentang para PKL saja, tetapi para pembeli yang bertransaksi di zona merah pun bisa dikenakan sanksi. Sanksi yang dikenakan bagi pedagang yang berjualan di zona merah bisa dikenakan sanksi satu bulan kurungan penjara atau denda maksimal Rp 5 juta sedangkan bagi sanksi pembeli dikenakan hukuman satu bulan penjara atau denda Rp 1 juta. “Selain melanggar peraturan, berjualan di tempat-tempat zona merah akan berdampak pada estetika dan keindahan kota,” terangnya. Sementara itu, pelanggaran perda yang yang mendominasi kedua di 2015 adalah Perda No 1 Tahun 2014 tentang Larangan Minuman Keras Beralkohol sebanyak lima kasus dengan jumlah tersangka sebanyak 19 orang. Adapun kedua perda tersebut Satpol PP sudah melakukan berita acara pemeriksaan (BAP) dan menyerahkan kasus tersebut ke Pengadilan Negeri Sukabumi untuk selanjutnya ditindak pidana ringan (tipiring). Selain itu, penertiban lainnya yang dilakukan oleh Satpol PP sepanjang 2015 yaitu tentang pelanggaran penyelenggaran reklame dengan jumlah 544 tersangka, pelanggaran perda tentang ketertiban umum sebanyak 161 tersangka, penertiban pelacuran sebanyak 151 tersangka. “Untuk kasus-kasus ini kita hanya diberikan pengarahan saja, tidak kita BAP,” ucapnya. Sementara untuk Perda Kawasan Tanpa Rokok (KTR), diakuinya hingga saat ini pihaknya belum melakukan penertiban. Pasalnya, Perda KTR ini masih dilakukan sosialisasi.(pjkst)

Komentar Anda?

LEAVE A REPLY