SHARE

METROPOLITAN.ID – Petani Desa Sukamulya dan Pasirdatar Indah, Kecamatan Caringin, menuntut hak prioritas redistribusi tanah. Pasalnya, selama ini tanah-tanah eks Hak Guna Usaha (HGU) yang telantar banyak dikuasi swasta.
Ketua Dewan Pimpinan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Garuda Batara Adji Sudrajat DM, didampingi Ketua Dewan Penasihat KH Buyaroyanudin AS mengatakan, kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Barat telah menetapkan lokasi penertiban tanah telantar di Kabupaten Sukabumi, yaitu Perkebunan Pasirdatar atas nama PT Gedeh Wangi, SK Nomor 40/HGU/DA/1985 tanggal 19 Oktober 1985 Jo. Sertifikat HGU Nomor 1/Sukamulya, berakhir pada 31 Desember 2005.
Tanah itu dilepas haknya sebelum berakhir kepada PT Suyanusa Nadicipta di Jakarta dengan SK Nomor 236/HGB/KWBPN/1996 tanggal 4 Juni Jo. Sertifikat HGB Nomor 103/Sukamulya tanggal 21 Juni 1996 yang berakhir pada 24 September 2004.
Hal itu sebagai dasar bagi Bupati Sukabumi pada saat itu untuk mencabut izin lokasi Nomor 17 tahun 2007 Jo pasal 2 dan pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 tahun 2010 tentang penertiban dan pendayagunaan tanah telantar.
“Hal itu sebagaimana terlampir di halaman 14 yang merupakan dasar penetapan subjek dan objek redistribusi Perkebunan Pasirdatar sebagaimana dimaksud Bupati Sukabumi agar ditindaklanjuti Pejabat Bupati,” terangnya. (sop/hep/sal/run)

Komentar Anda?

LEAVE A REPLY