SHARE

METROPOLITAN.ID – Pengadilan Negeri (PN) Cibadak dituding sebagai biang kerok molornya pembangunan Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) di Kampung Cemara dan Penyairan Kelurahan/Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Bogor. Pasalnya, tidak ada ketegasan pengadilan dalam melaksanakan hasil pu­tusan Mahkamah Agung (MA) ter­kait eksekusi lahan.
Ketua PN Cibadak, Edi Pramono, membantah bahwa PN menjadi penghambat pembangunan PPS. “Kewe­na­ngan kami pada putusan. Terkait lahan 8,9 hektare itu sudah ada pem­bicaraan dengan PT Pertamina selaku pe­milik lahan. Sambil berjalan eksekusi, coba Pertamina selesaikan dengan mereka (penggarap),” ucap Edi kepada Metropolitan, kemarin.
Sejak awal, ia mengaku sudah menyarankan kepada Pertamina untuk segera menyelesaikan dengan para penggarap. Informasi terakhir, semua pihak sudah menerima, hanya belum sepakatnya nilai tali asih. ”Kami dari PN mendukung sepenuhnya pembangunan PPS di Palabuhanratu,” tegasnya.
Terpisah, Ketua DPC Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Sukabumi H Dede Ola menyampaikan dukungan serupa. ”Kami mendukung pembangunan PPS di Palabuhanratu segera terealisasi,” harapnya.(sop/hep/sal/wan)

Komentar Anda?

LEAVE A REPLY