SHARE

METROPOLITAN.ID – Isu pungli terkait pengangkatan kepsek yang menerpa sejumlah kepala UPT Pendidikan di Kabupaten Bogor terus bergulir. Sejumlah pihak mulai bersiap-siap mengusut isu tak sedap tersebut. BADAN Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Bogor mendukung penuh langkah Komisi IV DPRD dalam mengungkap kasus dugaan adanya uang pelicin di sejumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendidikan untuk memuluskan proses pengangkatan kepala sekolah (kepsek).
Bukan tanpa alasan dukungan itu diberikan orang nomor satu di BKPP Kabupaten Bogor. Sebab, dugaan pungli tersebut harus dibuktikan apakah benar atau sekadar ketidakpuasan mantan kepsek diturunkan jabatannya. “Bagus kalau diproses agar bisa terbukti juga,” kata Kepala BKPP Kabupaten Bogor Dadang Irfan kepada Metropolitan, kemarin.
Jika mau mengungkap dugaan pungli, jelas Dadang, dibutuhkan keberanian lebih dari para korban. Salah satunya dengan melaporkannya ke pihak berwajib. “Kalau mau ada perubahan ya sebaiknya melapor,” ujarnya.
Jika benar ada tindak gratifikasi, tambah Dadang, tentu oknum tersebut bisa dikenakan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan pidana kurungan penjara paling lama lima tahun dan denda maksimal Rp250 juta. “Kalau kami lebih ke etika pegawainya. Kalau yang berwenang, maka kejari atau kepolisian yang menindaknya,” akunya.
Dadang menegaskan, pungli merupakan hal yang mencoreng dunia pendidikan. Dengan Permendiknas Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah, diharapkan dapat mempersempit langkah oknum yang tidak terpuji. Sebab, BKPP tak pernah memungut biaya apa pun dalam pelantikan dan pengangkatan jabatan kepsek. “Kami tidak memungut biaya apa pun. Kalau ada yang minta sebaiknya laporkan saja,” sarannya.
Sebelumnya, kabar adanya uang pelicin di sejumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendidikan dalam memuluskan proses pengangkatan kepala sekolah (kepsek) masih diselidiki. Kemarin, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Dace Supriyadi menerima surat pemanggilan atas dirinya terkait masalah dugaan pungli yang menyeret anak buahnya. Dace dan 40 kepala UPT lainnya pun akan disidang Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor atas beredarnya kabar tersebut.
Saat dikonfirmasi, Dace sendiri mengaku tidak masalah dengan pemanggilan tersebut. Ia juga memastikan seluruh kepala UPT akan hadir memenuhi panggilan Komisi IV. “Kalau mereka tidak datang akan saya beri sanksi. Jangan cuma saya yang disalahkan, kepala UPT juga harus meyakinkan bahwa permasalahan ini tidak benar,” ujarnya.
Menurut dia, kabar tentang adanya pungli bukan kali pertama terjadi. Sayangnya, hingga saat ini kabar tersebut belum pernah dibuktikan kebenarannya. Untuk itu, ia meminta pihak yang merasa dirugikan atas kasus tersebut melapor dengan membawa bukti. “Kalau tidak ada bukti kan sama saja fitnah. Makanya kami akan tunggu,” jelasnya.
Ia juga mengaku tak segan-segan mencopot jabatan oknum di instansinya yang nekat memungut proses pengangkatan kepsek. “Kami akan copot jabatannya dan memproses lebih lanjut kalau memang itu terbukti,” tegasnya.
Menanggapi hal itu, Ketua Dewan Pendidikan Abidin Said mengimbau kepala UPT bersikap terbuka atas proses yang terjadi di lapangan. Sebab, UPT merupakan kepanjangan tangan disdik. “Saya sudah meminta klarifikasi ini langsung ke kadisdik dan beliau bilang ini tidak benar. Saya minta aparat bawahan ini membantu pembenahan yang diusung kadisdik,” ujarnya.
Abidin pun mendukung langkah pemecatan terhadap oknum di UPT maupun kepsek yang terbukti melakukan perbuatan curang dalam proses pengangkatan kepsek. “Ya memang sudah seharusnya dipecat,” tuturnya. (rez/c/sal/py)

Komentar Anda?

LEAVE A REPLY