News, Sport and Lifestyle

Pungli Merajalela, Dewan Panggil Kadisdik

METROPOLITAN.ID – Dugaan pungutan liar (pungli) yang biasa dilakukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendidikan menjadi bola panas. Tak mau kecolongan, anggota DPRD Kabupaten Bogor yang duduk di Komisi IV telah mengagendakan pemanggilan dan meminta keterangan kepala
Dinas Pendidikan (Kadisdik) beserta 40 UPT
Pendidikan Selasa (12/1) mendatang.
Sekretaris Komisi IV Egi Gunadhi Wibhawa mengatakan, dalam waktu dekat seluruh kepala UPT Pendidikan beserta kepala disdik bakal dimintai keterangan untuk membuktikan apakah benar dugaan pungli tersebut. “Kami sudah mengagendakan pemanggilan itu,” katanya.
Jika terbukti kepala UPT Pendidikan menerima suap tanpa alasan jelas, pihaknya bakal melapor dan meminta Bupati Bogor Nurhayanti beserta instansi terkait memecat secara tidak hormat oknum tersebut. Sebab, tidak pantas jika seorang guru yang ingin menjadi kepala sekolah harus membayar dengan upeti. “Cara masuknya saja nyogok, bagaimana menjalankan tugasnya?” ujarnya mempertanyakan.
Egi menjelaskan, di Kecamatan Parungpanjang dugaan pungli di UPT Pendidikan sebenarnya sudah lama terjadi. Karena belum memiliki bukti yang kuat, maka pelaku lolos begitu saja. Akan tetapi, kali ini ia bakal mengorek semua persoalan suap-menuap di lingkungan pendidikan. “Kami akan cari tahu. Hal itu sangat memalukan dan mencoreng dunia pendidikan,” tegasnya.
Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Dace Supriadi mengaku tidak mempermasalahkan pemanggilan itu. Ia malah senang jika dipanggil untuk meluruskan persoalan tersebut. “Saya tidak masalah. Saya malah senang dipanggil ketimbang tidak dipanggil. Yang pasti, kami sudah menjalankan sesuai aturan,” tuturnya.
Sebelumnya diberitakan, kekecewaan ratusan kepala sekolah atas perubahan struktur jabatan menjadi guru terus menggelinding bak bola salju.
Kecewa diperlakukan tidak adil, mereka (kepala sekolah, red) membongkar tabiat buruk yang biasa dilakukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendidikan di Kabupaten Bogor. Upeti sebesar Rp10 hingga Rp50 juta, dikabarkan menjadi pemulus para guru dinaikkan menjadi kepala sekolah.
Seorang mantan kepala sekolah yang enggan namanya dikorankan menuding pihak UPT Pendidikan di kecamatan selalu meminta uang pelicin antara Rp10 hingga Rp50 juta jika ingin menjabat sebagai kepala sekolah.
“Kalau guru ingin jadi kepala sekolah harus setor duit ke UPTD Pendidikan rata-rata Rp10 sampai Rp50 juta,” ungkap pria yang telah beruban itu, kemarin.
Ia mengaku terpaksa harus menyetor uang supaya bisa menjabat sebagai kepala sekolah. Pemberian uang pelicin itu terjadi pada 2002 lalu. Saat itu, ia harus menyuap petugas UPTD Pendidikan sebesar Rp750.000.
“Saat dilantik kepala sekolah baru harus mengeluarkan uang lagi Rp1 juta buat menjamu petugas UPTD,” ujarnya sambil melengos meninggalkan gedung DPRD.(rez/b/dik/py)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *