News, Sport and Lifestyle

RI Mampu Kelola Kekayaan Sumber Daya Alam

METROPOLITAN.ID – Direktur Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara menegaskan, pemerintah harus berpikir optimistis dan yakin bahwa rakyatnya mampu mengelola sumber daya alam sendirian tanpa menyerahkannya ke pihak asing. “Sangat siap, kalau tidak siap pun, kita harus bilang siap supaya itu menjadi dorongan agar kita benar-benar melakukan perbaikan dan meningkatkan kemampuan,” ujarnya di Jakarta, Rabu (13/1).

Apalagi, tambahnya banyak sumber daya manusia Indonesia yang memiliki banyak pengalaman mengelola perusahaan tambang, bahkan ada yang sampai keluar negeri. Dari segi pendidikan pun, sudah banyak generasi muda yang mumpuni.
Jadi, dalam negosiasi kontrak, pemerintah harus tegas dan menjunjung tinggi konstitusi Pasal 33 UUD 1945. Jikapun perusahaan pengelola asing itu hengkang dari Indonesia, pemerintah jangan takut dan tak percaya diri bahwa negara tak bisa mengelolanya.

Pasalnya, kemampuan anak bangsa untuk bisa mengelola lahan itu cukup mumpuni. Selain itu, pemerintah juga bisa menyewa jasa ahli dari luar dan membeli teknologi terkininya. “Jangan seolah-olah kita tidak mampu, inferior dibanding bangsa lain, karena kita ragu atas kemampuan bangsa kita. Kita pasti mampu. Soal bagaimana caranya, itu banyak cara,” tegasnya.

Jika sumber daya alam sendiri, jelas dia memang ada plus dan minusnya. Plusnya, negara bisa mendapatkan keuntungan yang sangat banyak, karena tidak membaginya dengan pihak asing. Sedangkan, minusnya adalah resiko harus ditanggung sendiri.
Sebagai contoh, keuntungan yang didapat PT Freeport Indonesia dari hasil tambangnya di Papua mencapai triliunan rupiah. Hal ini dihitung dari hasil laporan cadangan mineral pada 2010. Adapun emas 55 juta ounce, tembaga 56,6 pounds dan perak 180,8 juta ounce di tambang Grasberg. Cadangan ini berpotensi menghasilkan US$ 500 miliar atau sekitar Rp 4.000 triliun.

“Setelah beroperasi lebih empat dasawarsa, total kontribusi PT Freeport Indonesia hingga Juni 2011 sebesar US$ 12,8 miliar. Jumlah tersebut terdiri atas royalti US$ 1,3 miliar, deviden US$ 1,2 miliar, PPh badan US$ 7,9 miliar, PPH karyawan dan pajak lainnya US$ 2,4 miliar. Tentu saja ini tidak relevan,” tegasnya.

Adapun, kerugian negara dari sektor migas tahun lalu, sebut dia sekitar US$ 600 juta. Angka yang cukup besar, yang seharusnya bisa ditekan bila ditangani dengan bijak. “Harga minyak dunia memang sedang turun, pemerintah harus meninjau ulang belanja di sektor ini. Meski banyak negara yang mengalami kerugian dari penurunan harga minyak, tapi itu tak boleh jadi alasan kita tidak efisien,” imbuhnya.

Marwan menambahkan, soal penjualan hasil pengelolaan sumber daya alam ke luar negeri jika dikelola sendiri, menurutnya hal itu jangan dikhawatirkan. Pemerintah bisa melakukan pertemuan khusus dengan negara konsumen. “Itu sama saja halnya ketika presiden atau menteri bertemu dengan pemimpin Timur Tengah untuk bahas impor minyak, termasuk soal harganya. Artinya kalau kita mau jual nikel atau komoditas lainnya, kita juga bisa seperti itu,” ucapnya.(BS)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *