News, Sport and Lifestyle

Rp123 M Aset Raib, Walikota Bisa Dipenjara

METROPOLITAN.ID | BOGOR – Aset Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor yang tercatat namun tidak diketahui fisiknya, kini menjadi sorotan masyarakat. Terlebih aset itu berjumlah Rp123 miliar. Praktisi Hukum Ujang Suja’i mengatakan, Pemkot Bogor harus tetap mempertangungjawabkan atas hilangnya aset itu. Karena menurut dia, aset yang tidak ada tersebut milik negara dan harus diketahui jelas bentuknya. “Wajar saja jika aset tersebut menjadi catatan merah BPK. Karena aset ini milik negara dan harus dipertangungjawabkan. Tidak bisa dibiarkan begitu saja. Karena jika hilang pun harus ada surat keterangan, apalagi hilang seperti ini,” ujarnya kepada Metropolitan.
Ujang menegaskan, Walikota Bogor Bima Arya Sugiarto bisa dipidanakan karena sebagai kepala daerah diduga lalai. Bima, kata Ujang, harus bisa mempertanggungjawabkan atas aset yang digunakan setiap bawahannya. Terlebih jika aset tersebut diduga sengaja dihilangkan atau dijual. “Walikota bisa kena Pasal 2 KUHP dengan ancaman lima tahun penjara karena telah melakukan tindakan yang merugikan negara,” terangnya. Ujang Suja’i juga menjelaskan, DPRD Kota Bogor sebagai pengawas Pemerintah Daerah (Pemda) jangan hanya diam, terlebih aset yang tidak ada ini bernilai sangat besar.
Selain itu tidak adanya aset Pemkot Bogor sebesar Rp123 miliar, menjadi catatan hitam Ketua Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Daerah (KAMMDA) Bogor Abdu Sallam. Menurut dia, Bima Arya sebagai walikota Bogor harus bisa mempertangungjawabkan aset tersebut. “Jika Pemkot Bogor tidak bisa mempertangungjawabkan, ini menjadi tanda tanya besar,” katanya.
Abdu Sallam bersama anggotanya akan melakukan aksi pada hari ini untuk meminta penjelasan kepada Walikota Bogor Bima Arya dan Ketua DPRD Untung Maryono terkait pengawasan yang dilakukannya. “Kita akan demo besok (hari ini, red) untuk mempertanyakan ke mana aset Pemkot Bogor itu, jangan sampai aset ini dijual Pemkot Bogor,” tandasnya.
Sebelumnya, Pemkot Bogor belum lama ini menggelar ekspos hasil inventarisasi aset (pendataan barang milik daerah, red) di Hotel Padjajaran Suites, Bukit Nirwana Residence. Inventarisasi dilakukan untuk mengetahui apakah ada aset yang rusak, hilang atau belum tercatat. Hasil ekspos itu menyebutkan, aset yang dimiliki Pemkot Bogor berjumlah Rp5,23 triliun. Dari jumlah tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bogor membaginya menjadi delapan kriteria, yakni aset yang belum tercatat sebesar Rp11 miliar, aset yang masuk ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Rp937 miliar, aset yang mengalami rusak berat dengan total Rp29 miliar dan aset yang pindah OPD sebesar Rp962 miliar.
Sedangkan aset yang ganda pencatatannya sebesar Rp54 miliar, pemindahtanganan aset sebanyak Rp604 juta dan aset yang hilang Rp449 juta. Sementara ada juga aset yang tercatat tetapi barangnya tidak ada dengan total Rp123 miliar. Sehingga dalam ekspos itu diputuskan BPKAD bakal mengklarifikasi ulang aset-aset tersebut. Setelah diklarifikasi ulang namun belum juga diketahui wujudnya, Pemkot Bogor bakal melakukan penghapusan aset melalui rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan persetujuan DPRD Kota Bogor. (mam/b/ram/wan)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *