News, Sport and Lifestyle

Rp123 M Aset yang tidak Berbentuk Digelapkan?

METROPOLITAN.ID | BOGOR – Tercatat namun tidak ada bentuknya. Itulah yang terjadi pada aset milik Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor yang tak diketahui riwayatnya kini. Jumlahnya tidak sedikit, yakni sebesar Rp123 miliar. Hal ini didapati ketika Pemkot Bogor menggelar inventarisir aset pada akhir tahun lalu di Hotel Padjajaran Suites, Kompleks Bogor Nirwarna Residence (BNR), Kecamatan Bogor Selatan.
Sekretaris Daerah Kota Bogor Ade Sarip Hidayat mengatakan, aset yang tercatat namun tidak ada fisiknya tersebut merupakan bentuk akumulasi sejak 2003 ketika banyak perubahan nomenklatur di beberapa dinas yang ada di Kota Bogor. “Aset-aset tersebut banyak yang tercatat ganda, sehingga ketika diinventarisir banyak aset yang tidak ada namun tercatat,” ujar pria berkumis tebal itu kepada Metropolitan, kemarin.
Untuk mencari solusi atas masalah aset-aset yang tercatat namun tidak ada bentuk fisiknya, Pemkot Bogor sudah membentuk tim untuk menyelesaikannya. Karena menurut Ade Sarip, jika hal tersebut dilaporkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pun harus dilampiri dengan surat administrasi terkait aset-aset tersebut. “Tim nantinya akan mengurus administrasi aset-aset yang tercatat namun tidak ada dan tim pun akan menelusurinya,” terangnya.
Inventarisir aset, menurut Ade Sarip, dilakukan untuk mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ketika diaudit lembaga pemeriksa keuangan. Karena dalam beberapa tahun terakhir ini Kota Bogor selalu mendapat Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Artinya, ada catatan merah yang diberikan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Barat kepada Kota Bogor. “Memang beberapa tahun belakangan ini kita belum mendapat WTP, maka dari itu kita ingin membenahi aset-aset yang ada,” paparnya.
Sementara itu, Ketua LSM Lanskip Abdurahman Saleh menjelaskan, aset yang tercatat namun tidak ada fisiknya tersebut merupakan bentuk kelalaian PNS Kota Bogor yang tidak mampu mencatat serta merawat asetnya. Sehingga banyak aset yang tercatat namun tidak ada bentuknya. “Ini kelalaian yang berdampak fatal. Bisa saja pemkot mempunyai alasan dan tak menutup kemungkinan aset ini digelapkan oknum PNS-nya sendiri,” katanya.
Abdul Rahman juga berharap anggota DPRD bisa mengawasi aset Pemkot Bogor lebih ketat. Sehingga aset-aset Pemkot Bogor tidak hilang serta dapat dipertanggungjawabkan. Karena aset ini milik negara yang harus dipertanggungjawabkan. Ia juga menambahkan, Bima Arya selaku walikota Bogor harus bisa mempertanggungjawabkan bahkan mengevaluasi PNS-nya agar aset yang tercatat namun tidak ada bentuk fisiknya tidak terulang lagi. “Mau tidak mau walikota harus bertangung jawab atas aset yang hilang itu,” tandasnya. (mam/b/ram/wan)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *