News, Sport and Lifestyle

Sebanyak 828 Pejabat Sembunyikan Kekayaan

METROPOLITAN.ID | CIBINONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor terus berupaya mencegah tindak Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Kali ini melalui keputusan bupati Nomor 849.4/187/KPG-BUP/2015 tentang Wajib Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negera (LHAKSN) ke Inspektorat Kabupaten Bogor.
Sebanyak 828 dari total 1.736 pejabat eselon 3, 4, 5 serta Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) belum melaporkan harta kekayaannya melalui LHAKSN ke Inspektorat Kabupaten Bogor.
Hal itu dilakukan sebagai upaya pencegahan terjadinya suap dari pihak luar terhadap para pejabat. LHAKSN pun harus tuntas Kamis (31/3) mendatang. “Per 28 Desember 2015 sudah 908 yang melaporkan. Sedangkan sisanya harus melapor,” terang Sekretaris Inspektorat Kabupaten Bogor Chudriyanto.
Selain berfungsi sebagai tindak pencegahan korupsi, lanjut dia, program tersebut juga untuk mempermudah kenaikan pangkat seseorang. Jika pejabat tidak melaporkan harta kekayaannya kepada Inspektorat, maka hal itu akan menjadi batu sandungan bagi kenaikan pangkatnya. “Kami juga mengacu sesuai surat Menpan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Melaporkan Harta Kekayaan,” jelasnya.
Pegawai yang mempunyai aset, jelas Chudriyanto, sebaiknya bisa menjelaskan darimana asal-usul harta kekayaannya. Jika tidak bisa menjelaskan, maka patut diduga aset itu gratifikasi (pemberian upeti, red). “Kami akan mengusut tuntas dari mana asalnya,” tuturnya.
Saat ini, lanjut Chudriyanto, pihaknya tidak bisa menerapkan sanksi terhadap pejabat tersebut. Kini memasuki tahap pendataan. Namun secara logika, jika aset yang dilaporkan menimbulkan keganjalan atau hasil korupsi, tentu saja sanksi tersebut bisa ditegakkan.
“Tinggal menunggu setelah verifikasi nanti. Sebab, kami sudah bekerja sama dengan KPK untuk Program Pengendali Gratifikasi,” ujarnya.
Menurut Chudriyanto, bagi pejabat yang mendapat aset hibah atau gratifikasi atau harta itu bukan hasil korupsi tak perlu khawatir. “Sebaiknya langsung laporkan ke Inspektorat untuk ditentukan apakah hibah itu untuk pegawai atau menjadi milik negara,” katanya.
Ia mengaku akan turun ke lapangan untuk mengecek kebenaran laporan yang disampaikan para pejabat itu. “Selain memverifikasi, kami juga akan menguji kelayakan dan kebenarannya,” akunya.
Terpisah, anggota Komisi II DPRD Kabupaten Bogor Muhammad Rizky mengimbau seluruh pejabat segera melaporkan harta kekayaannya. “Jadi, segera laporkan supaya kami bisa menyelidiki lebih lanjut,” katanya. (rez/b/dik/py)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *