News, Sport and Lifestyle

Sejumlah Kepsek Cacat Hukum?

METROPOLITAN.ID | BOGOR – Pengangkatan sejumlah guru sebagai kepala sekolah (kepsek) di lingkungan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor, khususnya yang diangkat pada akhir 2012 diduga cacat hukum. Sebab, mereka belum memiliki sertifikat dan Nomor Unik Kepala Sekolah (NUKS). Bahkan, mereka belum mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) di Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LP2KS).
Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 28/2010 tentang penugasan guru sebagai kepsek harus ’disekolahkan’. Seabab, pada BAB X Ketentuan Penutup Pasal 18 ayat 1 tertulis, dalam jangka waktu paling lama 2 tahun sejak berlakunya peraturan menteri ini, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan penyelenggara sekolah/madrasah wajib melaksanakan program penyiapan calon kepala sekolah/madrasah. Selain itu, pada ayat 2 tertulis pemerintah pusat, pemerintah  provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan penyelenggara sekolah/madrasah wajib melaksanakan peraturan menteri dalam penugasan guru sebagai kepala sekolah/madrasah paling lambat 2013.
Sedangkan Permendiknas itu sendiri ditetapkan pada 27 Oktober 2010 dan diundangkan pada 27 Oktober 2010. ”Kalau membaca dan menelaah Permendiknas itu, sudah pasti ada guru di Kota Bogor yang diangkat menjadi kepsek tapi belum mengikuti Diklat LP2KS. Jadi, mau tidak mau mereka (kepsek, red) harus segera ’disekolahkan’ supaya memiliki sertifikat dan NUKS,” kata seorang Pemerhati Pendidikan Budi Dalimunthe kepada Metropolitan di Bogor, kemarin.
Menurut dia, sejak diberlakukannya Permendiknas tersebut, kepsek di Kota Bogor yang belum memiliki sertifikat atau NUKS didominasi kepala SDN dan kepala SMPN. ”Kemungkinan kepala SMAN juga ada tapi mereka rata-rata diangkat pada November 2012, di antaranya Kepala SMAN 3 Acep Sukirman,” ungkapnya.
Jadi, bila dipelajari pada BAB IX Ketentuan Peralihan, Pasal 16 tertulis, pada saat peraturan menteri ini ditetapkan, guru yang sedang melaksanakan tugas tambahan sebagai kepala sekolah/madrasah, masa tugasnya dihitung sejak yang bersangkutan ditugaskan sebagai kepala sekolah/madrasah tidak dan jadi masalah. Namun, para kepsek dimaksud, diangkat pada November 2012. ”Jadi, pengangkatan kepsek dimaksud harus ditinjau ulang,” paparnya.
Sayangnya, Sekretaris Dinas Pendidikan Fahrudin dan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Ayub Cahyono ketika hendak dikonfirmasi, petang kemarin, sedang keluar. Bahkan, ketika ditanya melalui SMS, kedua pejabat dimaksud belum memberikan komentar.
Diberitakan di Kota Bogor, baru 83 kepsek yang telah memiliki sertifikat atau NUKS, di antaranya tiga dari Kepala SMA Negeri 8 Atip Suherman, SMA Negeri 9 Denty Dentrijadi dan Kepala SMA Negeri 10 Bambang Aryam. Selebihnya merupakan kepala SDN dan SMPN. Sedangkan untuk kepala SMKN belum ada yang memiliki NUKS. ”Benar, baru 83 guru yang telah mengikuti Diklat LP2KS di Solo. Kini, mereka sudah memiliki NUKS dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Bahkan, sebagian sudah diangkat menjadi kepsek,” ujar Kepala Bidang Diklat pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Bogor Elly Yulia ketika dihubungi Metropolitan,
Dijelaskan, Diklat bagi calon kepsek di LP2KS Solo mulai dilaksanakan pada 2015 lalu yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bogor sebayak 40 calon kepsek. Kemudian tahap kedua sebanyak 18 orang. Sedangkan yang dibiayai APBN sebanyak 25 orang. ”Mereka berasal dari guru SD, SMP dan SMA. Sedangkan untuk SMKN belum ada yang mengikutinya,” tambahnya. (ar/tur/ram/run)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *