News, Sport and Lifestyle

Sekdisdik: Kepsek tak Bersertifikat bakal Didiklat

METROPOLITAN.ID | BOGOR – Siap-siap! Guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah (kepsek) pada 2013 hingga 2014, akan diikutsertakan dalam Pendidikan Pelatihan (Diklat) di Lembaga Pengembangan, Pemberdayaan Kepala Sekolah (LP2KS). Hal itu dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 28/2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah.
”Sekarang ini kami sedang mendata guru-guru yang telah diangkat menjadi kepala SDN dan SMPN pada 2013 hingga 2014. Terutama bagi yang belum memiliki sertifikat dan Nomor Unik Kepala Sekolah (NUKS). Sebab dalam peraturan, hal itu harus dipenuhi para sekolah dimaksud,” ujar Sekretaris Dinas Pendidikan (Sekdisdik) Kota Bogor Fahrudin, ketika ditanya Metropolitan, akhir pekan.
Fahmi, sapaan akrab Fahrudin, mengaku belum mengetahui berapa jumlah kepsek yang belum memiliki sertifikat dan NUKS pada saat Permendiknas Nomor 28/2010 diberlakukan. ”Bersabar dulu, ya. Nanti setelah di data maka akan ketahuan berapa banyak kepsek yang harus memiliki setifikat atau NUKS. Yang pasti, di Kota Bogor baru 83 kepsek yang telah mengikuti Diklat LP2KS di Solo. Kini, mereka sudah memiliki NUKS dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud),” katanya.
Hal senada juga diakui Kepala Bidang Diklat pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Bogor Elly Yulia. Kepada Metropolitan ia menjelaskan, sejak diberlakukannya Permendiknas 28/2010, baru 83 kepsek di Kota Bogor yang telah memiliki sertifikat atau NUKS. Di antaranya tiga dari kepala SMA negeri, yaitu SMA Negeri 8 Atip Suherman, SMA Negeri 9 Denty Dentrijadi dan Kepala SMA Negeri 10 Bambang Aryam. Selebihnya merupakan kepala SDN dan SMPN. ”Di Kota Bogor baru 83 guru yang telah mengikuti Diklat LP2KS di Solo. Kini, mereka sudah memiliki NUKS dari Kemendikbud. Bahkan, guru dimaksud sudah ada yang diangkat menjadi kepsek,” ujar Elly Yulia.
Dijelaskan, Diklat LP2KS  bagi calon Kepsek di Solo mulai dilaksanakan pada 2015 lalu yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bogor sebayak 40 guru. Tahap kedua, sebanyak 18 guru.  Sedangkan yang dibiayai APBN, sebanyak 25 guru. ”Mereka berasal dari guru SD, SMP dan SMA. Sedangkan SMKN belum ada yang mengikutinya,” tambahnya.
Diberitakan, pengangkatan sejumlah guru sebagai kepsek di lingkungan Disdik Kota Bogor khususnya yang diangkat pada akhir 2012, diduga cacat hukum. Sebab, mereka belum memiliki sertifikat dan NUKS.  Bahkan, belum mengikuti Diklat LP2KS. Padahal, dalam Permendiknas Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepsek, mereka harus ’disekolahkan’. Kenapa tidak, karena pada BAB X, Ketentuan Penutup, Pasal 18 ayat 1, tertulis, dalam jangka waktu paling lama 2  (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Menteri ini, pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota atau penyelenggara sekolah/madrasah, wajib melaksanakan program penyiapan calon kepala sekolah/madrasah.
Selain itu, pada ayat 2, tertulis, pemerintah, pemerintah  provinsi, pemerintah kabupaten/kota atau penyelenggara sekolah/madrasah wajib melaksanakan peraturan menteri ini dalam penugasan guru sebagai kepala sekolah/madrasah paling lambat 2013.Sedangkan Permendiknas itu sendiri ditetapkan pada 27 Oktober 2010 dan diundangkan pada 27 Oktober 2010.
”Jika membaca dan menelaah Permendiknas itu, sudah pasti ada guru di Kota Bogor yang diangkat menjadi kepsek tapi belum mengikuti Diklat LP2KS. Jadi mau tidak mau, mereka (kepsek, red) dimaksud harus segera ’disekolahkan’ supaya memiliki sertifikat dan NUKS,” tandas seorang pemerhati Pendidikan Budi Dalimunthe. (tur/ar/ram/run)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *