SHARE

METROPOLITAN.ID | Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hendrawan Supratikno mengatakan keputusan untuk perombakan (reshuffle) kabinet ada di tangan Presiden Joko Widodo. Ia pun berharap partai politik tidak membuat gaduh dengan mendesak adanya reshuffle kabinet. “Semua parpol agar tidak mendesak-desak Presiden lalu minta jatah sekian kursi,” tegas Hendrawan di sela-sela Rapat Kerja Nasional Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Jakarta, kemarin. Semua partai politik, menurutnya, harus selalu menciptakan iklim keteduhan politik. Sehingga pemerintah dan juga legislatif bisa menjalankan fungsinya.“Situasi harus politik teduh, apalagi di DPR jangan berkelahi rebutan jabatan, sampai PDIP tidak pegang ketua AKD (alat kelengkapan dewan),” katanya. Hal senada disampaikan Ketua MPR RI Zulkifli Hasan. Ia mengatakan reshuffle kabinet jangan dibuat gaduh karena pergantian menteri di pemerintah sudah biasa. “Reshuffle merupakan hak prerogratif Presiden sehingga siapa pun yang dipilih Presiden nantinya itu hak beliau dan jangan dibuat seolah-olah pemerintahan di bawah tekanan,” katanya di Sukabumi, Sabtu 9 Januari 2015. Selain itu, kata Ketua Umum Partai Amanat Nasional tersebut, pihaknya juga tidak akan mencampuri isu reshuffle kabinet karena sepenuhnya hak presiden. Sehingga siapa pun tidak bisa mengganggu gugat Presiden Jokowi. Ia mengatakan partainya tidak pernah mengusulkan apalagi menyodorkan kadernya menjadi menteri. Menurut Zulkifli, jika ada yang mengatakan PAN sudah menyodorkan nama kadernya untuk menjadi calon menteri, semua itu tidak benar bahkan bisa dikatakan ‘offside’. Karena dirinya yang merupakan ketua umum tidak pernah mencalonkan kadernya untuk menjadi menteri. Wacana perombakan kabinet awalnya dilontarkan oleh Ketua DPP PAN Azis Subekti. Azis pernah mengatakan ia mendapat informasi valid dari lingkaran Istana bahwa dalam waktu dekat Presiden akan merombak kabinet, dan dua kader PAN akan diangkat menjadi menteri perhubungan dan menteri kehutanan dan lingkungan hidup. Dalam kesempatan terpisah, pengamat politik Karyono Wibowo menyampaikan, perombakan kabinet diharapkan bukan menjadi praktik bagi-bagi kekuasaan, melainkan harus dimaknai demi memperbaiki kinerja dan performa pemerintahan ke depan. “Terlebih lagi, reshuffle harus diletakkan dalam rangka menegakkan prinsip Trisakti dan visi Nawa Cita Jokowi,” ujar Karyono. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyampaikan sinergi Presiden dengan Koalisi Partai Politik Pendukung Pemerintah (KP3), termasuk dengan PDIP. Ia mencontohkan, hadirnya Jokowi dan kesempatan berpidato di depan kader PDIP se-Indonesia merupakan sinyal positif hubungan antara pemerintah dan partai pengusung mulai baik. “Menunjukkan bahwa sinergi antara Presiden dan partai pengusung sekaligus ketum kan juga sebagai koordinator kerja sama di pemerintah (KP3),” kata Pratikno, kemarin. Pratikno menilai hal tersebut wajar, mengingat Jokowi sudah melalui proses pembiasaan selama menjabat sebagai RI-1, semakin hari semakin percaya diri dan lugas. “Saya melihat (parpol pengusung dan Jokowi) saling memberi,” ujar Pratikno.(hach)

Komentar Anda?

LEAVE A REPLY