News, Sport and Lifestyle

SK Menkumham Dicabut, PPP Romi Tetap Ajukan PK

METROPOLITAN.ID –  Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Romahurmuziy alias Romi tetap mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan kepengurusannya.
Romi beralasan pihaknya ingin hasil konsolidasi di wilayah dan nasional tetap berlaku. Selama satu setengah tahun kepengurusan sejak disahkan melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly tanggal 28 Oktober 2015 lalu, kubu Romi telah menggelar 32 musyawarah wilayah, 100 musyawarah daerah dan tujuh kegiatan nasional.
Romi mengaku mengajukan PK dalam rangka bela kepastian hukum atas terselenggaranya kegiatan tersebut dan semua konsolidasi yang telah dilakukan.
“Kementerian Hukum dan HAM atas nama putusan kasasi TUN (Tata Usaha Negara) yang cabut Muktamar Surabaya kami hormati,” kata Romi di Kantor Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, kemarin.
Romi juga akan menggugat putusan MA yang mengesahkan akta notaris kepengurusan hasil Muktamar Jakarta pimpinan Djan Faridz, meski tak mengesahkan muktamarnya sendiri.
Menurut Romi, akta notaris tak dapat disahkan juga lantaran Muktamar Jakarta tak memenuhi persyaratan tentang pimpinan sidang. ”Muktamar Jakarta tak memenuhi persyaratan tentang pimpinan sidang yang seharusnya oleh pengurus harian tapi saat itu dipimpin Habil Marati,” jelasnya.
Menilik salinan putusan MA, hakim memutuskan membatalkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2014, tanggal 28 Oktober 2014 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan PPP hasil Muktamar Surabaya. Romi pun tak lagi punya kuasa di partai berlambang Kakbah itu.
Menyusul putusan MA, Menkumham Yasonna Laoly menerbitkan SK pencabutan atas SK hasil Muktamar Surabaya dan mengatakan kepengurusan PPP yang sah adalah hasil dari Muktamar Bandung tahun 2011.
Muktamar tersebut menyebutkan Suryadharma Ali sebagai ketua. Namun, Suryadharma sendiri kini tengah mendekam di jeruji besi lantaran dakwaan korupsi haji. Dengan demikian, PPP dipimpin wakil Suryadharma, Lukman Hakim Saifuddin.
Di tempat terpisah, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham Aidir Amin Daud mengatakan, pihaknya  hanya sebatas mencabut SK tersebut. ”Kita sudah mencabut saja, selanjutnya kita serahkan ke PPP,” kata Aidir.
Ia enggan berbicara lebih jauh mengenai pencabutan SK. Menurut Aidir, pemerintah tak akan ikut campur dengan kelanjutan kepengurusan partai karena tugasnya hanya untuk mengurus administrasi. ”Banyak pendapat, ada yang bilang balik ke yang lama, ada yang bilang tidak. Jangan kami mencampuri itu,” kata Aidir.
Menurut Aidir, PPP merupakan partai besar yang sudah lama berkiprah di dunia politik. Ia yakin PPP mampu menyelesaikan masalah kepengurusan mereka sendiri. ”Ini kan urusan parpol, kita serahkan ke mereka,” kata Aidir. (cn/kps/er/wan)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *