SHARE

METROPOLITAN.ID | CITEUREUP – Pemerintah Kelurahan Karangasem Barat, Kecamatan Citeureup, enggan mengomentari dan memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap persoalan maraknya pembuangan sampah di aliran Sungai Cibeber. Sampah tersebut berasal dari warga Kampung Jembatan Dua, RW 07.
Lurah Karangasem Barat, Bangun Septa Siswa, menjelaskan, terkait maraknya pembuangan sampah di aliran sungai itu memang sudah terjadi sejak lama. Ia juga sudah mengecek ke lokasi. Namun, tak bisa dihentikan dengan alasan sebatas peneguran. “Kami dari kelurahan sifatnya hanya menghimbau warga untuk tidak membuang sampah di kali. Saya sangat mendukung DKP mengetahui kondisi di lapangan,” kata Bangun, kemarin.
Menurut dia, permasalahan sampah tidak ada titik terang lantaran tidak ada lahan di wilayah tersebut. Di samping itu, ketika ada pengadaan Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPSS), warga belum tentu mampu membayar retribusi.
“Solusinya kemampuan DKP mengangkut sampah dan apakah warga mau tidak dipungut retribusi. Ditambah ada tidak lahan yang mau dibebaskan untuk TPSS-nya. Kan kita anggarannya tidak ada,” jelasnya.
Seorang warga RW 07 Hidayat (40) mengaku bingung harus membuang sampah rumah tangga ke mana. Sebab, sistem pengentasan sampah yang dilakukan pemerintah setempat tidak berjalan. “Kalau bisa ada tempat pembuangan sementara dulu, dari situ diangkut sama DKP. Nantinya tidak ada lagi warga yang buang sampah ke sungai,” paparnya.
Sedangkan Ketua Karang Taruna RW 07 Ahmad juga mengaku heran dengan permasalahan sampah yang ada di wilayahnya. “Waktu itu sempat kita mau kerja sama dengan UPT Kebersihan, tapi warga menolak dengan anggaran yang ditentukan itu,” katanya.
Sementara itu, Kepala UPT Kebersihan dan Sanitasi Usep Supriatna mengatakan, pihaknya terus melakukan upaya pengangkutan setiap hari yang ada di tujuh kecamatan. Namun selang beberapa jam setelah diangkut, tumpukan sampah kembali berserakan.
“Kendala maraknya sampah liar jelas karena minimnya kesadaran masyarakat. Selain itu, faktor tidak adanya lahan pembuangan sampah yang tersedia di setiap RT/RW menjadi pemicu utama. Tapi yang paling utama adalah ketegasan dari pemerintah setempat,” kata Usep.
Dari tujuh kecamatan yang ada di wilayah kerjanya, sambung dia, daerah yang rawan sampah yakni Kecamatan Gunungputri dan Citeureup.(sep/yok/py)

Komentar Anda?

LEAVE A REPLY