SHARE

METROPOLITAN.ID – Isu tak sedap menyerang Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman (DTBP) Kabupaten Bogor. Dinas yang dipimpin Lita Ismu Yulianti itu diduga mematok uang Rp6 juta untuk sekali mengurus surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Kejadian itu bermula ketika seorang warga Perumahan Citayam, Desa Susukan, Kecamatan Bojonggede, yang hendak mengurus IMB diminta uang sebesar Rp6 juta oleh UPT Tata Bangunan dan Pemukiman Wilayah I Kecamatan Cibinong maupun DTBP.

”Dia (korban, red) mengaku sedang mengurus IMB rumah pribadi yang sudah berjalan hampir tiga bulan. Tapi kenyataannya, sampai hari ini belum juga selesai. Padahal itu cuma proses Pengesahan Dokumen Rencana Teknis (PDRT), tapi kok bisa selama itu?” tutur anggota Komisi I DPRD Kabupaten Bogor Yusni Rivai kepada Metropolitan, kemarin.
Ia pun mempertanyakan untuk PDRT saja warga perumahan harus menunggu hingga tiga bulan. Belum lagi proses di Badan Penanaman Modal Pelayan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP). Itu tentu membutuhkan waktu dan biaya.
“Masa untuk mengurus PDRT di UPT warga sudah habis Rp4 juta dan di Dinas Tata Bangunan harus bayar Rp2 juta. Padahal, untuk mengurus IMB di DTBP hanya Rp312.000. Ini kok malah diminta hingga Rp2 juta, sisanya ke mana lagi?” tanya politisi PDIP itu.
Ia juga meminta Bupati Bogor Nurhayanti segera mengontrol dan mencari tahu kinerja anak buahnya. Sebab, pungli telah terjadi cukup lama dan itu merugikan masyarakat beserta pelaku usaha atau investor. “Jangan cuma Asal Ibu Senang (AIS), kinerja SKPD yang memberikan pelayanan terhadap publik pun harus dievaluasi bukannya malah pungli,” sindirnya.
Ia juga mengimbau bupati membuat jalur pengaduan dari masyarakat. Sebab, ia khawatir pungli di Kabupaten Bogor bakal terulang. “Biar nggak ada lagi masyarakat atau pelaku usaha yang merasa dirugikan,” saran wakil rakyat dari dapil enam itu.
Ia juga berharap orang nomor satu di Kabupaten Bogor sekaligus pemegang kebijakan dapat memecat kepala dinas yang lalai atau tidak becus dalam melayani masyarakat. “Pecat saja, karena mereka tidak bisa mengontrol anak buahnya yang melanggar aturan di DTBP,” harapnya.
Terpisah, UPT Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman (DTBP) wilayah I Irianto mengaku tidak membenarkan adanya dugaan pungli tersebut. Sebaliknya, dia menuding yang mengurus proses itu pegawai dari DBMP bukan DTBP Kabupaten Bogor.
“Yang menyebabkan mandek karena ada di Pak Robi (pegawai DBMP) empat bulan. Kami juga nggak tahu kenapa beliau yang mengurusnya. Biaya Rp6 juta tidak mungkin dan sudah keterlaluan kalau kami seperti itu. Soalnya ngurus IMB tidak dikenakan biaya,” terangnya.(rez/c/sal/py)

Komentar Anda?

LEAVE A REPLY