News, Sport and Lifestyle

Suryadharma Ali Divonis 6 Tahun Penjara

METROPOLITAN.ID | Jakarta – Pengadilan Tipikor memvonis mantan Menteri Agama Suryadharma Ali enam tahun penjara, denda Rp300 juta subsider tiga bulan kurungan dan uang pengganti Rp1,8 miliar subsider dua tahun kurungan karena korupsi dalam penyelenggaraan ibadah haji 2010-2013.

“Pidana penjara enam tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan,” kata Ketua Majelis Hakim Aswijon dalam sidang pembacaan vonis di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Senin.

Putusan itu lebih rendah dibanding dengan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) KPK yang meminta agar Suryadharma divonis selama 11 tahun penjara dan pidana denda sejumlah Rp750 juta subsider enam bulan kurungan ditambah pidana uang pengganti sejumlah Rp2,23 miliar subsider empat tahun kurungan dan pencabutan hak politik untuk menduduki dalam jabatan publik selama lima tahun terhitung sejak terdakwa selesai menjalani masa pemidanaan.

“Menjatuhkan pidana tambahan untuk membayar pidana pengganti Rp1,8 miliar, apabila paling lambat satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap terdakwa tidak mampu membayar maka harta benda terdakwa akan dilelang dan apabila tidak mencukupi maka akan dipenjara selama dua tahun,” tambah Aswijon.

Putusan itu berdasarkan dakwaan kedua yaitu pasal 3 jo pasal 18 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana jo pasal 65 ayat 1 KUHP.

“Majelis tidak sependapat dengan tuntutan JPU KPK mengenai pencabutan hak politik terdakwa selama lima tahun karena pidana yang dijatuhkan sudah dirasa cukup pantas, dan penyelenggaraan ibadah haji juga telah mengalami kemajuan sehingga menurut majelis hakim pidana tambahan tidak perlu lagi dibebankan kepada terdakwa,” tambah hakim Aswijon.

Majelis hakim yang terdiri atas Aswijon, Sutio Djumagi, Joko Subagyo, Suparjo dan Ugo itu membacakan putusan selama sekitar dua jam hingga pukul 21.30 WIB dari jadwal pembacaan pada 13.00 WIB. Hadir dalam persidangan sejumlah kader PPP seperti Syaifullah Tamliha, Al Amin Nasution.

Ketua Umum PPP versi Muktamar Jakarta Djan Farid sempat mendatangi gedung Tipikor tapi tidak sempat mengikuti sidang yang molor selama hampir delapan jam tersebut.

Hakim menilai bahwa Suryadharma terbukti melakukan beberapa perbuatan yaitu pertama menunjuk Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) selama 2010-2013 sekaligus pendamping amirul hajj (pemimpin rombongan haji) yang tidak kompeten yaitu istrinya Wardatul Asriya, anak, menantu, ajudan, pegawai pribadi, sopir, sopir istri hingga pendukung istrinya.

Selanjutnya Suryadharma juga menggunakan Dana Operasional Menteri (DOM) hingga Rp1,821 miliar untuk kepentingan pribadi yang tidak sesuai dengan asas dan tujuan penggunaan DOM.(ANA)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *