News, Sport and Lifestyle

Tegakkan Moral di Dinas Pendidikan

METROPOLITAN.ID – Campur tangan Kejaksaan Negeri (Kejari) Cibinong dalam mengungkap dugaan pungutan liar (pungli) yang dilakukan 40 kepala UPT Pendidikan di Kabupaten Bogor disambut baik berbagai kalangan. Kenaikan jabatan seorang guru menjadi kepala sekolah dengan cara memberi uang pelicin tidak dibenarkan secara hukum. Untuk itu, sudah sepantasnya penegak hukum tidak tinggal diam dalam mengungkap kasus tersebut.
“Kami setuju agar tidak ada lagi pungli di pendidikan,” kata Kepala Dewan Pendidikan Kabupaten Bogor Abidin Said kepada wartawan, kemarin. Jika terbukti kepala UPT Pendidikan memeras guru yang ingin menjadi kepala sekolah, maka akan diberikan sanksi tegas sesuai aturan yang berlaku. “Kalau ada, akan langsung dihukum,” ujarnya.
Abidin menjelaskan, seorang guru harus bisa memberikan teladan bagi masyarakat. Jika mendambakan kepala sekolah hanya demi jabatan, berarti oknum tersebut tidak layak menjadi pejabat. “Kalau memikirkan perut sendiri, mending copot jabatannya,” tegasnya.
Pendekatan yang dilakukan guru kepada kepala UPT Pendidikan, lanjut Abidin, merupakan kebiasaan yang lumrah. Namun jika pendekatan dilakukan dengan cara suap, hal itu tidak pernah dibenarkan. “Harus normal dan sesuai aturan, jangan melanggar etika dan moral,” tegasnya.
Sekadar diketahui, setelah membuat gerah kalangan dewan, kini kasus dugaan pungutan liar (pungli) oleh 40 kepala UPT Pendidikan Kabupaten Bogor bergulir ke ranah hukum. Jajaran Kejaksaan Negeri (Kejari) Cibinong pun bergegas melakukan penyelidikan terkait kasus yang menggegerkan lingkungan pendidikan di Bumi Tegar Beriman itu. Bahkan, seorang pejabat di Dinas Pendidikan (Disdik) sudah dimintai keterangan.
”Iya tadi sekitar pukul 12:30 WIB, dari Disdik datang dan keluar pukul 13:30 WIB dengan membawa berkas. Ia lalu dimintai berkas mengenai periodesasi kepala sekolah,” ujar sumber Metropolitan di Kejari Cibinong, kemarin.
Menurut dia, pemanggilan ini berdasarkan salah satu laporan masyarakat yang merasa dimintai duit oleh oknum Disdik untuk memuluskan niatnya menjabat sebagai kepala sekolah.
Menanggapi hal itu, Sekretaris Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor Dedi Aroza meminta kejari dapat membuktikan jika terjadi pungli oleh UPT Pendidikan. “Kalau terbukti berikan sanksi sesuai aturan,” ujarnya.
Untuk itu, ia meminta seluruh kepala UPT beserta kadisdik Pendidikan memberangus oknum tersebut. “Disdik telah berjanji akan menghapus pungli. Kami pun menuntut janji itu,” tegasnya.
Terpisah, Kadisdik Kabupaten Bogor Dace Supriyadi berkilah jika jajaran Kejari Cibinong hanya meminta data kepala sekolah yang dilantik pada Selasa (5/1) lalu. “Kami juga sudah berikan datanya,” tuturnya.(rez/b/dik/py)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *