News, Sport and Lifestyle

Teror Thamrin Bukan karena Kesalahan UU

METROPOLITAN.ID | JAKARTA – Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, aksi teror yang terjadi di Jalan MH. Thamrin, Jakarta Pusat, pekan lalu bukan disebabkan oleh kesalahan Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang dinilai perlu direvisi.

Wapres Kalla mengatakan, aksi teror bisa terjadi kapan saja, sehingga diperlukan kerja sama dari Pemerintah dan lembaga terkait dalam menangani aksi tersebut.

“Yang kemarin itu terjadi bukan karena kesalahan undang-undang, memang kita harus bekerja keras untuk menangkalnya. Berapa pun undang-undang yang kita buat, kalau kita tidak bekerja bersama-sama, ya bagaimana. Tetapi kemarin itu kan efektif, polisi sudah bekerja dengan baik,” kata Wapres, di Jakarta, Senin.

Terkait usulan untuk merevisi UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Wapres mengatakan hal itu belum dibicarakan lebih lanjut di pemerintahan.

Dia mengatakan, penguatan jaringan intelijen dan kerja sama antarlembaga, seperti BIN, TNI, Polri, diperlukan untuk mencegah aksi teror semakin meluas di Tanah Air.

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan berharap DPR dapat merespons positif terkait rencana perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme agar penegak hukum bisa melakukan pencegahan aksi teror.

“Sekarang BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) sudah melakukan harmonisasi dan kita berharap DPR merespons positif,” kata Menkopolhukam.

Satu poin penting dalam revisi undang-undang tersebut terkait penambahan kewenangan kepada aparat untuk dapat menangkap dan menahan terduga terorisme sebagai langkah pencegahan.

Mantan Kepala Staf Kepresidenan tersebut menyatakan aksi teror bom dan penembakan di Jalan MH Thamrin sudah diketahui sejak menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2016.

Kepala BIN Sutiyoso juga menyatakan kewenangan lembaga yang dipimpinnya dalam menangani terorisme memang terbatas.

Oleh karena itu, Sutiyoso mengharapkan UU Intelijen Negara juga direvisi supaya memberi kewenangan lebih besar kepada BIN.

“Salah satu jalannya ya revisi Undang-Undang Intelijen Negara ataupun Undang-Undang Tentang Terorisme agar BIN bisa menangkap serta menahan teroris,” ujar Sutiyoso.

Dia mengatakan, negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Prancis dan negara Eropa lainnya sudah merevisi undang-undang intelijen dengan tujuan agar bisa menangkap terduga teroris.

Selain penangkapan terduga teroris, ia juga menyebutkan beberapa aturan yang akan disempurnakan termasuk pembinaan, pencegahan, dan rehabilitasi.(analisadaily.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *