SHARE

METROPOLITAN.ID | Jakarta – Pengamat sosial politik Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Arie Sujito, menilai, wacana bergabungnya Partai Golkar ke pemerintahan bisa dijadikan bargaining atau nilai tawar bagi partai-partai yang sudah tergabung dalam pemerintah.Menurut Arie, tindak-tanduk Partai Golkar yang “meloncat pagar” dari Koalisi Merah Putih (KMP) ke Koalisi Indonesia Hebat (KIH) sangat mudah dibaca publik dan sarat dengan kepentingan elit-elit politiknya.”Keinginan Golkar untuk bergabung, seharusnya bisa menjadi bargaining bagi pemerintah. Kondisi ini juga kemungkinan akan dimanfaatkan oleh partai politik yang tergabung dalam KIH,” kata Arie, Rabu (6/1).Sejak awal, ditegaskan, seharusnya seluruh partai politik peserta pemilu sudah melupakan kelompok-kelompok koalisi yang justru sangat mengganggu jalannya pembangunan nasional. kelompok tersebut, baik KMP maupun KIH sangat kental dengan kepentingan politik pragmatis.”KMP dan KIH memang dirancang dengan kepentingan pragmatis. Saya kira kelompok-kelompok itu tidak akan bertahan lama. Apalagi saat ini terjadi peluruhan energi dari partai-partai inti di KMP seperti Golkar,” ucap Arie.Perpecahan yang terjadi di tubuh Partai Golkar selama ini, menurut Arie, langsung mengakibatkan peluruhan energi dari kekuatan KMP yang juga dimotori oleh Partai Gerindra. Setelah sebelumnya sikap yang sama juga ditunjukkan oleh partai-partai yang tergabung di KMP seperti PAN dan PKS.Namun demikian, walaupun sudah ada wacana keinginan bergabung dalam pemerintahan, dikatakan Arie, Partai Golkar tidak akan langsung dan semudah membalikkan telapak tangan untuk bergabung koalisi pemerintahan.”Partai Golkar tidak akan serta merta langsung bergabung, masih akan ada friksi-friksi. Perpecahan di tubuhnya juga akan mengakibatkan adanya desakan untuk berada di luar pemerintahan,” ujarnya.Sebaliknya, jika kedepannya Golkar benar-benar bergabung dengan pemerintah, maka diakui, ada konsekuensi yang harus diambil Presiden Joko Widodo. Yakni terkait dengan pembagian “jatah kekuasan” melalui kursi di kabinet.”Jika Golkar bergabung, kemungkinan share jabatan menteri pasti ada. Tetapi, seperti yang sudah-sudah, Jokowi tentunya akan mainkan manuver kunci yang tidak sekedar gabungkan kekuatan,” kata Arie.(BS)

Komentar Anda?

LEAVE A REPLY