SHARE

METROPOLITAN.ID | BOGOR – Waduh! Di Kota Bogor baru 83 kepala sekolah (kepsek) yang telah memiliki sertifikat atau Nomor Unik Kepala Sekolah (NUKS), di antaranya tiga dari kepala SMA negeri yaitu SMA Negeri 8 Atip Suherman, SMA Negeri 9 Denty Dentrijadi dan Kepala SMA Negeri 10 Bambang Aryam, selebihnya merupakan kepala SDN dan SMPN. Sedangkan kepala SMKN belum ada yang memiliki NUKS. ”Benar, baru 83 guru yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) di Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LP2KS) di Solo. Kini, mereka sudah memiliki NUKS dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Bahkan, sebagian sudah diangkat menjadi kepsek,” ujar Kepala Bidang Diklat Elly Yulia pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Bogor ketika dihubungi Metropolitan, kemarin.
Dijelaskan, Diklat bagi calon kepsek di LP2KS Solo mulai dilaksanakan pada 2015 lalu yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bogor sebayak 40 calon kepsek. Kemudian tahap kedua, sebanyak 18 orang. Sedangkan yang dibiayai APBN sebanyak 25 orang. ”Mereka berasal dari guru SD, SMP dan SMA. Sedangkan SMKN belum ada yang mengikutinya,” tambahnya.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan (Sekdisdik) Kota Bogor Fahrudin kepada Metropolitan menjelaskan, untuk kepsek yang diangkat sebelum diberlakukannya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan guru sebagai kepala sekolah/madrasah, tidak wajib untuk mengikuti Diklat LP2KS. Namun setelah diberlakukan Permendiknas itu, calon kepsek harus mengikuti Diklat di LP2KS. ”Setahu saya, baru tiga kepala SMA yang baru dan sudah mengikuti Diklat. Bahkan, sudah memiliki NUKS. Selebihnya saya kurang tahu persis berapa kepala SD dan kepala SMPN. Coba tanya ke Pak Ayub selaku Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,” ujar Fahmi, panggilan akrab Fahrudin.
Menurutnya, pada saat Permendiknas Nomor 28 Tahun 2010 ditetapkan, guru yang sedang melaksanakan tugas tambahan sebagai kepsek masa tugasnya dihitung sejak bersangkutan ditugaskan sebagai kepsek. Selain itu,  guru yang telah atau sedang melaksanakan tugas tambahan sebagai kepsek, tidak dipersyaratkan memiliki sertifikat kepsek sampai selesai masa tugasnya.
Namun, ketika ditanya mengenai guru yang diangkat menjadi kepsek pada 2013, ia enggan berkomentar. Padahal, dalam satu pasal di Permendiknas Nomor 28 disebutkan, hal ini harus dalam jangka waktu paling lama dua tahun sejak berlakunya peraturan menteri tersebut sehingga pemerintah kabupaten/kota atau penyelenggara sekolah wajib melaksanakan program penyiapan calon kepsek.
Bahkan, paling lambat 2013. ”Kalau tidak salah, ada beberapa guru yang diangkat menjadi kepsek pada 2013 tapi tidak usah kita sebutkan. Wartawan pasti tahu, siapa orangnya,” ujar sumber di Disdik Kota Bogor. (tur/ar/ram/run)

Komentar Anda?

LEAVE A REPLY