SHARE

METROPOLITAN.ID | Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menggelar konsolidasi nasional untuk para pegiat kelestarian kawasan ekosistem karst. Pertemuan yang diselenggarakan di Gowa, Sulawesi Selatan berlangsung dari tanggal 8 – 10 Januari 2016 dan dihadiri oleh WALHI Daerah Sumatera Barat, WALHI Daerah Jawa barat, WALHI Daerah Jawa Tengah, WALHI Daerah Jogyakarta, WALHI Daerah Jawa Timur, WALHI Daerah Kalimantan Timur, WALHI Daerah Kalimantan Selatan dan WALHI  Daerah Sulawesi Selatan. Dalam pertemuan tersebut terungkap fakta bahwa kawasan ekosistem karst makin terancam dengan kebijakan ekonomi pemerintah. Kebijakan ekonomi yang mengedepankan pembangunan infrastruktur termasuk kebutuhan proyek nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) dan proyek Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Disisi lain walaupun perencanaan pembangunan meningkat tetapi menurut data dari Asosiasi Semen Indonesia sampai tahun 2016 kapasitas produksi semen melebihi kebutuhan, sehingga muncul dugaan kuat perluasan eksploitasi produksi semen bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan domestik tetapi lebih untuk memenuhi kebutuhan pasar internasional seperti di Amerika Serikat, Eropa dan China sebagai negara pengimpor semen tertinggi di Asia. Selain semen, kawasan karst juga dilirik untuk industri non semen seperti marmer, pupuk dan bahan untuk kosmetik. Pesatnya laju tambang industri semen jelas mengancam keberadaan kawasan ekosistem karst yang selama ini menjadi salah satu sumber kehidupan karena fungsi ekologi dan hidrologinya. Tingginya ancaman ekosistem karst memerlukan kebijakan perlindungan dari pemerintah. Asmar Exwar Direktur Eksekutif WALHI Sulawesi Selatan menyatakan, “Dominasi penguasaan karst oleh industri tambang besar seperti Tonasa, Bosowa, Conch dan Fakar Baru harus dilihat sebagai upaya pemerintah menaikkan produksi semen nasional. Padahal selama ini terjadi pemanfaatan non-ekstraktif ekosistem karst oleh masyarakat untuk pangan, budidaya peternakan, kebun yang sangat produktif. Bahkan, masyarakat dan kawasan karst sudah hidup berdampingan selama ratusan tahun yang lalu.” Di Sulawesi Selatan sampai saat ini telah ada 34 Izin Usaha Pertambangan (IUP) dengan luasan kawasan karst  seluas 9.668,15 Ha,  sedangkan luasan terdampak ada 19.066 Ha. “Di Sumatera Barat kawasan karst di sepanjang Bukit Barisan telah siap dieksploitasi melalui 15 IUP yang terdiri dari 13 izin Operasi Produksi dan 2 Izin Eksplorasi dengan total luasan 12.186 Ha. Perusahaan yang mendominasi luasan eksploitasi adalah PT Semen Padang, PT Asia Fortuna dan PT Indonesia Camcocrown,” Kata Uslaini, Direktur Eksekutif WALHI Sumatera Barat, mewakili region Sumatera. Dwito Frasetiandy, Direktur WALHI Kalimantan Selatan menyampaikan,”Di Kalimantan Selatan yang memiliki luasan ekosistem karst 312.394 ha yang disebut dengan karst Meratus, telah dibebani izin 28 IUP Operasi Produksi dan 47 IUP Eksplorasi. Pemain utama dalam industri tambang di Kalimantan Selatan adalah PT Indocement Tunggal Perkasa (ITP) dan Conch South Kalimantan Cement. Sedangkan di Kalimantan Timur,  total kawasan karst mencapai 3,5 juta Ha dimana 2,1 juta Ha-nya adalah karst Sangkulirang Mangkalihat di Kabupaten Berau dan Kutai Timur. Saat ini telah ada 17 ijin konsesi pertambangan di kawasan ekosistem karst Sangkulirang Mangkalihat. Salah satu industri terbesar adalah PT Semen Bosowa yang menguasai setidaknya 1.800 hektar kawasan ekosistem karst.” Sementara itu Halik Sandera yang mewakili WALHI region Jawa menyampaikan,”Kondisi ekosistem karst di pulau Jawa semakin parah kerusakannya. Kebijakan kawasan yang muncul di Jawa Tengah seperti Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK) bukan sebagai upaya pemerintah melindungi kawasan ekosistem karst, tetapi sebaliknya menjadi industri karst semakin terlegitimasi. Di Yogjakarta yang kawasan eksosistemnnya menyebar di selatan pulau Jawa membentang sampai ke Jawa Tengah seperti di karst Gunung Sewu yang telah memperoleh dibebani izin eksplorasi seluas 10.057,79 Ha, dimiliki oleh perusahaan asal India Ultratech Mining Indonesia pada tahun 2011. Begitu juga di Magelang ada PT. Margola yang memperoleh izin menambang di kawasan karst walau bukan untuk industri semen tapi industri marmer.” Di Jawa Tengah khususnya di Kabupaten Pati, Rembang, Wonogiri dan Kebumen saat ini masyarakatnya sedang melawan usaha industri eksploitasi tambang semen. Di Jawa Tengah grup-grup besar saling memperebutkan wilayah konsesi karst yang semakinn menyempit akibat kebijakan pemerintah sejak terbitnya keputusan menteri ESDM No. 17 Tahun 2012 tentang KBAK. Sementara problem di Jawa Timur lebih pada bekas lubang-lubang tambang yang sampai saat ini belum dilakukan reklamasi, sehingga mengakibatkan makin menyempitnya lahan pertanian. Walaupun begitu praktik pertambangan khususnya di Kabupaten Tuban masih tinggi seperti hadirnya PT Holcim Indonesia, PT. Uniman, PT Abadi Cement dan PT Semen Indonesia. Halik juga menyampaikan kondisi yang tidak jauh beda di Jawa Barat.  Jawa Barat juga mengalami kerusakan yang sama, seperti di Sukabumi dengan adanya industri semen PT. Semen Jawa juga mengakibatkan kerusakan yang tinggi. Muhnur Satyahaprabu, Manager Hukum Eksekutif Nasional WALHI menyayangkan kebijakan tata kelola karst sampai saat ini tidak konsisten. Regulasi yang diterbitkan oleh pemerintah terlalu permisif, dengan memberikan begitu banyak izin industri pertambangan di ekosistem karst. Padahal menurut amanat Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,  ekosistem karst merupakan eksosistem penting yang harus dilindungi. Seolah memburu rente, daerahpun ikut-ikutan membelah kawasan karst untuk industri tambang dengan mengeluarkan izin yang tidak sesuai dengan peruntukan lingkungannya. Di Kalimanatan Timur misalnya sampai sekarang belum ada Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tapi izin sudah dikeluarkan. Padahal Perda Tata Ruang adalah instrumen pencegahan kerusakan. Rusaknya ekosistem karst juga bisa dilihat struktur pemerintahan dimana kawasan karst sampai saat ini masih dibawah penguasaan kementrian ESDM, sehingga yang dilihat hanya nilai ekonomi semata.(SmbN)

Komentar Anda?

LEAVE A REPLY