News, Sport and Lifestyle

Walikota ’Buang’ PNS yang Nakal

METROPOLITAN.ID | BOGOR – Walikota Bogor Bima Arya bakal ’membuang’ Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki kinerja buruk serta tidak mampu menjalankan program prioritas Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor. Rotasi dan mutasi pejabat akan dilakukan kepada pejabat eselon II, III dan IV. Sebab, walikota menilai masih banyak pejabat yang belum bekerja secara maksimal.
Informasi yang diperoleh Metropolitan, dalam mutasi dan rotasi ini akan dilakukan pada Februari mendatang. Tak hanya kepala seksi (kasi) dan kepala bidang (kabid) yang diganti, kepala dinas (kadis) pun akan dimutasi.
Santer beredar kadis yang diganti di antaranya Achin Prasetyo, Sudraji dan Boris Darurasman. Yang tak kalah menarik, Sekretaris Daerah Ade Sarip diisukan akan diganti. Sejumlah nama yang digadang-gadang akan menggantikan posisi Ade Sarip yaitu Edgar Suratman, Fetty Qondarsyah, Hanafi dan Irwan Rianto.
Walikota Bogor Bima Arya mengatakan, pejabat yang diganti itu lantaran tidak berhasil dalam membenahi transportasi dan kemacetan, pengelolaan sampah dan kebersihan, PKL, pengadaan ruang terbuka publik, reformasi birokrasi, dan menanggulangi masalah kemiskinan. Pejabat dibidang-bidang inilah yang nanti dirotasi dan mutasi. “Ada beberapa dinas yang mengerjakan sebuah program prioritas, namun ada juga yang dikerjakan hanya dengan satu dinas,” ujar Bima kepada Metropolitan.
Menurut Bima, selain program prioritas, banyak juga program yang tidak berjalan. Seperti program di Dinas Bina Marga. Bima mengatakan program pembangunan jalan banyak yang tidak selesai, pembangunan pedestrian disekitar Kebun Raya Bogor pun belum juga rampung. Dia juga mengatakan, program yang dikerjakan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air banyak yang wanprestasi (gagal menjalankan kerjasama). “Seperti DLLAJ, Bina Marga yang kinerjanya belum maksimal dan itu tidak menutup kemungkinan akan dimutasi,” terangnya.
Terpisah Ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Bogor Heri Firdaus memberikan catatan merah kepada pejabat dibeberapa bidang yang dinilai gagal dalam menjalankan tugas. bidang tersebut diantaranya sektor perencanaan, perizinan, lingkungan hidup, Bina Marga, DLLAJ, dan BPKAD. Di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Heri menilai pejabatnya tidak bisa mengawal dan menjalankan program yang telah ditentukan. Sehingga program tersebut tidak bisa dieksekusi. Di bidang perizinan dan lingkungan hidup, pejabat di BPPT-PM dan BPLH dianggap lemah dalam menjalankan fungsinya. Karena ada beberapa kasus tentang perizinan dan lingkungan hidup yang dipersoalkan warga.
Untuk Dinas Bina Marga, Heri menilai pejabat pada dinas tersebut gagal dalam menyelesaikan masalah proyek jalan. Sementara untuk di DLLAJ, sampai saat ini dinas itu tidak bisa menyelesaikan kemacetan. ”PKB menilai walikota perlu merombak pejabat dibeberapa dinas terkait agar meminimalisir Silpa. Gejala Silpa karena dokumen perencanaannya tidak bagus. Ini disebabkan lantaran banyak intrik dan tarik-menarik kepentingan,” tandasnya. (mam/b/ram)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *