SHARE

METROPOLITAN.ID | BOGOR –  Keluhan masyarakat Desa Galuga, Kecamatan Cibungbulang, terkait Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor yang belum memberi kompensasi limbah sampah yang dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) Galuga, kini masuk pembahasan DPRD Kota Bogor dan Kabupaten Bogor.
Sejumlah warga Galuga dan anggota DPRD Kota Bogor dan Kabupaten Bogor membahas sejumlah poin yang dituntut masyarakat Galuga, kemarin. Namun, pembahasan tersebut terpaksa tertunda karena DPRD Kabupaten Bogor belum membahasnya secara internal dan terpaksa rapat yang diselenggarakan di Gedung Paripurna DPRD Kota Bogor ditunda.
Anggota DPRD Kota Bogor Jenal Mutaqin mengatakan, pihaknya tengah membahas tentang kompensasi yang akan diberikan kepada masyarakat Galuga dan beberapa poin yang lainnya dengan DPRD Kabupaten Bogor. Menurut Jenal, DPRD Kota Bogor akan membuat kesepakatan dengan DPRD Kabupaten Bogor terkait sejumlah poin yang diminta masyarakat Galuga. “Kita sudah mempersiapkan draf untuk kesepakatan dengan DPRD Kabupaten Bogor. Namun, DPRD Kabupaten belum siap. Dari internal mereka belum ada pembahasan dengan pihak eksekutifnya,” ujar Jenal kepada Metropolitan.
Ada beberapa tuntutan yang diajukan masyarakat Desa Galuga kepada Pemkot Bogor. Yang pertama masalah ganti rugi atas sejumlah sawah milik masyarakat yang terkena air limbah dari TPAS, sehingga membuat sawah mereka rusak. Kedua terkait sarana kesehatan yang sebelumnya dijanjikan Pemkot Bogor belum direalisasikan. “Memang ada beberapa tuntutan yang belum direalisasikan, maka itu kita membahasnya dengan DPRD Kabupaten Bogor,” terangnya.
Semenatara itu, Sekretaris Daerah Kota Bogor Ade Sarip Hidayat memaparkan, Pemkot Bogor sudah siap memberikan kompensasi kepada warga sekitar. Pemkot Bogor, kata Ade, mempunyai lahan cukup luas di Galuga sehingga harus bertanggung jawab atas permasalahan yang ada di TPAS. “Dan sekarang pembahasannya ada di DPRD. Nanti tergantung di DPRD-nya,” kata dia.
Ia juga menambahkan, setiap anggaran yang menggunakan APBD harus mendapat persetujuan dari DPRD. Karena kompensasi yang akan diberikan Pemkot Bogor menggunakan APBD, sehingga memerlukan pembahasan di DPRD. “Sekarang ranahnya bukan di eksekutif, tetapi di dewan. Karena pembahasan di eksekutif sudah selesai,” ungkapnya.
Terpisah, anggota DPRD Kabupaten Bogor Yusni Rivai mengatakan, pihaknya belum membahas secara internal di DPRD Kabupaten Bogor terkait kesepakatan dengan DPRD Kota Bogor. Menurut Yusni, dalam pembahasan yang diadakan ruang paripurna DPRD Kota Bogor pun gambang karena pihaknya belum mengetahui duduk permasalahannya. “Dan sekarang malah langsung disuruh membuat kesepakatan dengan DPRD Kota Bogor,” paparnya.
Politisi PDIP ini menjelaskan, sebelum membuat kesepakatan dengan DPRD Kota Bogor, pihaknya akan membahas dengan Dinas Kebersihan Kabupaten Bogor. “Nanti kita akan panggil dulu DKP Kabupaten Bogor, baru kita akan ke sini lagi untuk membuat kesepakatan yang baru,” katanya.
Sementara itu, Kades Galuga Endang Sujana mengungkapkan, Pemkot Bogor hingga kini hanya membuat janji manis. Menurut Endang, untuk realisasi Pemkot Bogor belum melakukannya, baru sebatas membebaskan tanah warga saja. “Sebagian lagi belum. Maka dari itu kita ingin menagihnya,” jelasnya. (mam/b/ram/wan)

Komentar Anda?

LEAVE A REPLY